Breaking News!

Tahun Baru 1448 Hijriah, Menag Ajak Warga Hijrah dari Sikap Curiga ke Saling Percaya Di Depan Mahasiswa, Gibran Akui Pemerintah Banyak Kekurangan Danantara Pangkas BUMN dari 1.077 Jadi 200 Petinggi Vendor Pengadaan Motor Listrik Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG Terjadi Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah, Bahlil Buka Suara

Eri Cahyadi Sidak Proyek Box Culvert Margorejo, Ancam Copot Pejabat Jika Pengamanan Tak Dibenahi

Eri Cahyadi Sidak Proyek Box Culvert Margorejo, Ancam Copot Pejabat Jika Pengamanan Tak Dibenahi

Tahun Baru 1448 Hijriah, Menag Ajak Warga Hijrah dari Sikap Curiga ke Saling Percaya

Tahun Baru 1448 Hijriah, Menag Ajak Warga Hijrah dari Sikap Curiga ke Saling Percaya

Di Depan Mahasiswa, Gibran Akui Pemerintah Banyak Kekurangan

Di Depan Mahasiswa, Gibran Akui Pemerintah Banyak Kekurangan

Momen Tahun Baru Islam, Pertamina Jatim Tambah Pasokan LPG 3 KG

Momen Tahun Baru Islam, Pertamina Jatim Tambah Pasokan LPG 3 KG

DPRD Surabaya Percepat Pergantian Pimpinan, Syaifuddin Zuhri Segera Dilantik sebagai Ketua

Buntut Insiden Margorejo, DPRD Surabaya Bakal Panggil Penanggung Jawab Proyek

Tag: P3RT

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) memberi perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga (PRT). Ia menilai regulasi ini penting untuk memastikan PRT memperoleh hak yang setara dengan pekerja lain. “Pemerintah menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi yang sama,” ujar Yassierli. Ia menjelaskan, UU PPRT melindungi pekerja sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir. UU ini juga mengatur hak dasar PRT. Di antaranya upah layak, waktu kerja jelas, waktu istirahat, serta hak libur dan cuti. Yassierli menegaskan pentingnya perlindungan dari kekerasan, termasuk diskriminasi dan kekerasan seksual. Ia juga menyoroti jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. “UU ini memastikan pekerja rumah tangga bekerja dengan aman dan layak,” katanya. Ia menambahkan, hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja harus menggunakan perjanjian yang jelas. Aturan ini memberi kepastian hukum bagi kedua pihak. UU PPRT juga mengatur peran Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), pelatihan vokasi, dan jaminan sosial. Jika terjadi perselisihan, para pihak dapat menyelesaikannya melalui musyawarah. Proses ini melibatkan unsur masyarakat seperti ketua RT dan RW. Yassierli menilai pekerjaan rumah tangga memiliki karakter khusus. Hubungan kerja sering dipengaruhi faktor sosial dan budaya. Karena itu, pemerintah menyusun UU ini agar tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. “Undang-undang ini menjadi dasar penting untuk melindungi pekerja rumah tangga secara layak dan bermartabat,” pungkasnya. (r7)

Ekbis, Nasional21/04/2026

Menaker: UU PPRT Tegaskan Perlindungan Menyeluruh bagi Pekerja Rumah Tangga

“UU ini memastikan pekerja rumah tangga bekerja dengan aman dan layak.”

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.