D-ONENEWS.COM

Lindungi Warga Terhadap Biaya Tinggi Apartemen, DPRD Surabaya Siapkan Perda 

ilustrasi apartemen
foto : ilustrasi

Surabaya,( DOC) – Banyaknya keluhan tentang tingginya beban charge atau biaya penghuni apartemen,  membuat DPRD Kota Surabaya  harus bertindak tegas mengatur tata kelola hunian vertikal (apartemen) dengan peraturan daerah (perda).

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPP) DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael.

Menurut dia,    biaya listrik  yang cukup tinggi banyak dikeluhkan penghuni  apartemen.  Ini karena listrik dan air itu sesuai harga yang ditentukan developer atau pengembang nakal  yang mana harganya sangat tinggi 

Selain itu, akses ke ruang meteran juga dibatasi. Itu keluhan yang banyak dilaporkan ke dewan, “ujar Josiah ketika dikonfirmasi, Minggu (15/8/2021).

Selain itu, menurut dia, masih banyak apartemen yang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni  Satuan Rumah Susun (P3SRS) dibentuk pengembang dan bukan penghuni. Akibatnya, biaya pengelolaan apartemen  sering kali tidak transparan dan terus membengkak. 

“Karena pengurus P3SRS tidak dari penghuni, maka yang menentukan segala keputusan dan kenaikan biaya  operasional adalah P3SRS sesuai dengan permintaan pengembang. Jadi,  pengembang banyak mengakali  agar P3SRS tetap mereka pegang, sehingga yang terjadi masyarakat atau penghuni banyak yang dirugikan,” ungkap politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya ini.

Untuk itu, dia meminta kepada pengembang agar tidak menaikkan biaya listrik dan air seenaknya. Apalagi di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Josiah yang juga anggota Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya ini  mengusulkan dalam perda ini nantinya akan diatur ” One Man One Vote”, bukan berdasarkan jumlah kepemilikan. Dan itu harus dibuktikan  dengan KTP berdomisili di unit sesuai lokasi untuk hunian dan  nomor induk berusaha (NIB) di lokasi tersebut untuk tempat usaha.

” Intinya P3SRS wajib dijalankan oleh masyarakat, bukan pengembang. Dengan begitu, pengembang tidak bisa seenaknya menaikkan biaya listrik dan air,” ungkap dia.

Ditanya progres  pembahasan perda sampai sejauh mana, Josiah  mengaku saat ini masih dalam proses.” Masih dalam tahap  identifikasi masalah. Semoga saja perda ini nantinya bisa melindungi masyarakat sebagaimana mestinya, ” pungkas dia.(dhi/r7)

Loading...

baca juga