D-ONENEWS.COM

Massa Kepung DPRD Lumajang Tolak UU Cipta Kerja, Sempat Ricuh Pendemo dan Polisi Terluka

Lumajang,(DOC) – Ribuan massa dari Mahasiswa dan buruh mengatastanamakan aliansi Lumajang Bergerak menggelar aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja ke Kantor DPRD Lumajang, di Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Lumajang, Kamis (8/10/2020).

Sebelum menggelar demo massa berkumpul di depan Stadion Semeru Lumajang. Kemudian menggunakan sepeda motor bergerak menuju Kantor DPRD Lumajang.

Ribuan massa mulai mulai bergerak didepan Kantor DPRD Lumajang sekitar pukul 10.00 WIB dengan melakukan long march.

Unjuk rasa yang terdiri dari PMII, HMI, GMNI, KP2L, Lumajang Progresif, Lumajang Feminist, Perpus Jalanan, IMM, BEM Widya Gama, BEM IAIS Syarifudin, BEM Universitas Lumajang, Aliansi Siswa. tampak memadati halaman depan kantor DPRD Lumajang, masa yang datang bergantian menyampaikan orasi penolakan terhadap UU cipta kerja

Petugas gabungan terdiri personel Polres Lumajang dan Satpol PP berjaga-jaga dipintu gerbang kantor DPRD.

Ratusan massa menuntut UU itu dicabut. Sebab, dinilai akan menyengsarakan pekerja dan buruh di negara ini.

Koordinator Aksi saat menyuarakan aksi menyatakan untuk meminta UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.

”Negara sedang tidak baik baik saja, pemerintah bersama DPR kembali mengesahkan UU yang tidak berpihak pada rakyat. Saatnya bersatu padu bergerak berjuang bersama-sama membela hak-hak rakyat,” tegas Sutiyoso Lasanto.

Tak berselang lama ketua DPRD Lumajang H. Anang Ahmad Syaifuddin temui para demonstran tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Massa tergabung Lumajang bergerak menyatakan sikap dengan tegas yakni Mendesak Pemerintah dan DPR RI mencabut Undang-undang Omnibus Law (Cipta Kerja) yang disahkan pada Rapat Paripuna per tanggal 05 Oktober 2020 karena cacat formal tidak memenuhi asas keterbukaan publik (Pasal 5 UU No.12/2011 Jo. UU No.15/2019) dengan tidak melibatkan partisipasi serta sangat merugikan elemen masyarakat terutama pekerja, karyawan dan buruh.

Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk lebih mengutamakan keselamatan masyarakat Indonesia ditengah tengah ancaman pandemi Covid-19 dan membuat produk konstitusional yang pro terhadap kepentingan rakyat Indonesia.

Menuntut pemerintah untuk menganulir pasal dan poin bermasalah dalam Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Kerja) yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

Mendesak dan mendorong Presiden untuk menerbitkan Perpu (Peraturan pengganti Undang-undang) dalam rangka membatalkan UU Omnibuslaw (Cipta Kerja) yang telah diterbitkan hal ini telah sesuai dengan syarat perpu yaitu kegentingan yang memaksa dibuktikan dengan gelombang protes nasional yang masif.

Kami mendesak dan mendorong untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU Omnibus Law (Cipta Kerja) melalui Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusional.

Setelah menyampaikan orasinya, kemudian Ketua DPRD ini juga menandatangani nota kesepahaman.

Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Syaifuddin menyampaikan kepada ribuan massa tergabung Lumajang bergerak menolak Omnibus Law. “Kami menolak Omnibus Law,” tegasnya.

Kemudian perwakilan massa pendemo masuk ke kantor DPRD Lumajang untuk melakukan proses tanda tangan surat dukungan pencabutan UU Cipta Karya diteken oleh DPRD dan di kirim melalui Fax ke DPR RI Pusat.

Namun, kemudian tiba-tiba terjadi kericuhan oleh aksi massa yang berada di luar kantor DPRD Lumajang tak bisa dikendalikan. Mereka Aksi lempar botol minuman air mineral dan batu.

Polisi dan Pendemo Terluka, Kabag Ops Polres Lumajang Juga Jadi Korban Kericuhan

Aksi Massa tergabung Aliansi Lumajang bergerak berlangsung di depan Kantor DPRD Lumajang awalnya berlangsung damai, hingga berakhir ricuh.

Kejadian tersebut saat sejumlah perwakilan aliansi membuat kesepatakatan untuk mengirimkan surat penolakan Onimbus Law, tiba-tiba massa tak bisa dikendalikan. Aksi lempar botol minuman air mineral dan batu terjadi.

Saat terjadi pelemparan, Kabag Ops Polres Lumajang AKP Amar Hadi sedang mengamankan jalannya aksi terkenak lempaaran batu, hingga beberapa anggota polisi yang juga mengamankan aksi tersebut, kemudian membantu AKP Amar Hadi keluar dari massa aksi.

Foto : Kabag Ops Polres Lumajang Jawa Timur

AKP Amar Hadi terkenak lemparan batu mengenai kepalanya hingga terluka, kemudian dibawa ke ruang tunggu DPRD untuk dilakukan perawatan.

Tidak lama kemudian, ambulance datang untuk membawa kerumah sakit melewati pintu selatan Kantor DPRD.

Selain itu, dua anggota Polres Lumajang juga terluka. Bahkan para demonstran juga mengalami luka karena aksi saling dorong untuk masuk ke Gedung DPRD Lumajang.

Negoisasi dan permohonan maaf, pun dilakukan oleh Kapolres Lumajang AKBP Deddy FOURY Millewa bersama para demonstran, di luar gedung DPRD. Pada saat Kapolres berbicara di hadapan massa, para demonstran seperti tidak terima dan langsung berdiri.

Aksi lempar sandal dan botol minuman oleh para demonstran tak mampu  dibendung. Kapolres langsung menghentikan pidatonya.

Aksi massa baru bisa dihentikan setelah perwakilan dari beberapa elemen yang masuk aliansi berkumpul. Setelah membuat kesepakatan untuk mengakhiri aksi demonstrasi, para demonstran membubarkan

Akibat kejadian ini, antara polisi dan massa aksi sepakat saling memaafkan.(Imam)

 

 

Loading...

baca juga