Surabaya,(DOC) – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, para pelaku usaha logistik kembali menyuarakan kekhawatiran soal kebijakan pembatasan angkutan barang. Aktivitas distribusi di prediksi meningkat hingga 25 persen secara nasional, sementara pembatasan operasional di anggap berpotensi mengganggu rantai pasok industri.
Sebagai langkah antisipasi, DPC Aptrindo Surabaya menggelar audiensi dengan Kadin Surabaya di Graha Kadin, Senin (10/11). Pertemuan ini membahas dampak Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Korlantas Polri yang mengatur pembatasan kendaraan barang selama 18 hari di masa libur Nataru.
Ketua DPC Aptrindo Surabaya, I Wayan Sumadhita, menilai durasi 18 hari terlalu panjang, terutama untuk wilayah industri padat seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan.
“Kami usulkan SKB di pangkas jadi sekitar 10 hari. Kalau angkutan barang berhenti terlalu lama, industri bisa lumpuh,” ujar Wayan.
Data BPS menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan menyumbang 5,9 persen terhadap PDRB Jawa Timur pada kuartal III 2025, dengan nilai mencapai Rp67,3 triliun. Sekitar 60 persen kontribusinya di topang oleh truk logistik.
Aptrindo juga mencatat bahwa pada Nataru sebelumnya, omzet pelaku angkutan turun hingga 35 persen. Padahal, biaya tetap seperti BBM dan parkir terus berjalan. Kondisi ini juga memicu kemunculan angkutan ilegal dan potensi gangguan sosial akibat banyak sopir kehilangan penghasilan.
Mitra Strategis
Wayan menyebut Kadin Surabaya sebagai mitra strategis dalam menjembatani kepentingan dunia usaha dengan kebijakan pemerintah. Ia menggarisbawahi keberhasilan kolaborasi pada 2022, saat Kadin ikut mendorong penundaan kebijakan Zero ODOL.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kadin Surabaya, M. Ali Affandi LNM, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi Aptrindo.
“Kami tidak menolak pembatasan. Tapi kebijakan harus tetap memperhatikan efisiensi ekonomi dan kelangsungan rantai pasok,” tegasnya.
Mas Andi, sapaan akrabnya, juga mendorong pemerintah menetapkan zona prioritas untuk angkutan bahan pokok, distribusi pelabuhan, dan logistik esensial lainnya agar tetap bisa beroperasi selama masa pembatasan.
Audiensi ini di hadiri jajaran pengurus DPC Aptrindo: I Wayan Sumadhita, Eddo Adrian W, Kiki Nasution, Osa Amsariyadi, dan Yuda. Dari Kadin hadir M. Ali Affandi, Adam Syarief (Direktur Eksekutif), M. Ainur Rofiq, dan Yudha Patria (Dirut PT PHI).
Kedua pihak sepakat mendorong kajian lintas-stakeholder yang melibatkan pemda, akademisi, asosiasi logistik, dan lembaga riset. Hasilnya di harapkan menjadi dasar evaluasi kebijakan yang lebih presisi untuk Nataru 2025 dan Lebaran 2026.
“Dialog terbuka antara pelaku usaha dan pemerintah adalah kunci logistik yang sehat,” kata Wayan.
Mas Andi menambahkan, Kadin Surabaya akan terus memperjuangkan iklim regulasi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. (r6)
