Minat Investasi Tol Tinggi, 5 MoU Diteken pada Indonesia Investment Forum 2018

 

Penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan, pada acara Indonesia Investment Forum 2018 yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan IMF-World Bank Annual Meetings 2018, di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018)

Nusa Dua, (DOC) – Dukungan Pemerintah melalui berbagai instrumen pembiayaan menunjukan keseriusan Pemerintah untuk berbagi risiko dalam investasi jalan tol melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), di mana dukungan tersebut disiapkan mulai dari tahap persiapan proyek, pelelangan, dan konstruksi.

Karakter investasi jalan tol yang padat modal dengan tingkat pengembalian modal yang panjang di atas 30 tahun, tidak menyurutkan minat dan kepercayaan investor dan perbankan karena prospek Indonesia yang positif dalam beberapa dekade ke depan.

Terkait hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan, pada acara Indonesia Investment Forum 2018 yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan IMF-World Bank Annual Meetings 2018, di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).

Penandatanganan ini disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Menteri Basuki mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR dalam 4 tahun terakhir rata-rata Rp105 triliun. Meski cukup besar, kata dia, namun kebutuhan dan harapan masyarakat lebih besar lagi sehingga memerlukan alternatif pembiayaan lain diluar APBN, termasuk melalui skema investasi dan KPBU.

Melalui pembangunan tol dengan skema KPBU, konektivitas antarwilayah akan lebih cepat tersambung dan manfaatnya lebih cepat. “Melalui KPBU, Insya Allah proyek yang sudah dimulai akan selesai, karena tidak bergantung siklus APBN dan dapat diawasi oleh banyak pihak,” ujar Menteri Basuki

Perjanjian yang ditandatangani terkait investasi jalan tol yakni, pertama, antara PT Jasa Marga dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menerbitkan instrumen investasi berupa Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-Dinfra) senilai USD112 juta, yang sekaligus merupakan Dinfra BUMN pertama di Indonesia.

Kedua, PT Jasa Marga juga menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bersama Bank Mandiri serta AIA, Taspen, Wana Artha, Allianz, dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) senilai USD224 juta.

Ketiga, kredit investasi senilai USD523 juta dan Credit Default Swap (CDS) loan USD392 juta dari Bank Mega kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan ruas tol Pekanbaru-Dumai.

Keempat, asset monetization senilai USD336 juta oleh PT Hutama Karya dengan ICBC, MUFG, Permata Bank, dan SMI.

Kelima, kredit sindikasi USD684 juta dan CDS loan USD388 juta kepada Hutama Karya dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan PT SMI. (JPP/pupr)