Surabaya,(DOC) – Reklamasi Pantai Timur Surabaya yang menjadi fokus dalam Program Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali di sosialisasikan. Kali ini PT Granting Jaya selaku pelaksana PSN mengundang organisasi profesi peduli lingkungan, sejumlah perwakilan nelayan Kenpark Kenjeran dan LSM Lingkungan.
Sosialisasi itu membahas soal rencana dibangunnya pulau di pesisir timur atau Surabaya Waterfront Land (SWL).
Agung Pramono juru bicara PT Granting Jaya mengatakan, terdapat 27 organisasi yang kita undang dalam sosialisasi ini.
“Kita ingin ada interaksi ketika pihak pengembang menjelaskan dan bisa mendapatkan masukan dari organisasi masyarakat,” ujar Agung Pramono, Kamis(25/7/2024).
Ia pun menyampaikan terima kasih, karena semua elemen memberikan masukan cukup bagus.
“Hal hal yang belum kita cantumkan dalam program kami, juga muncul disini semua,” tambah Agung.
Sosialisasi, sambung Agung, termasuk menjadi bagian dari proses pengurusan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) terkait pelaksanaan PSN untuk SWL.
“Kesempatan ini merupakan wujud niat kami untuk terbuka dan bisa menjadi bagian dari proses pengurusan Amdal,” tandasnya.
Berikutnya PT Granting Jaya akan lebih terbuka untuk menerima masukan atau menjawab pertanyaan masyarakat yang masih belum jelas.
“Tujuannya agar informasi (PSM) bisa di terima masyarakat dengan benar dan tidak simpang siur,” pungkas Agung.
HNSI Pertanyakan Dampak ke Nelayan
Salah satu organisasi yang di undang dalam sosialisasi program PSN adalah DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Surabaya.
Heru Sri Rahayu Ketua DPC HNSI Surabaya mengaku konsep reklamasi tersebut cukup luar biasa. Karena akan ada hunian, lokasi Entertainment baru dan kawasan Industri.
Namun pihaknya tetap harus memperhatikan keluhan para nelayan yang terkena dampaknya. Karena mereka adalah nelayan tradisional yang sudah lama berkecimpung mengais nafkah di sini secara turun menurun.
“Sebenarnya mohon maaf, penghasilan mereka (Nelayan) ini cukup untuk keluarga,” kata Heru.
“Saya terima kasih, saya tidak alergi dengan pembangunan dan saya juga tidak alergi dengan investasi,” imbuhnya.
Ia memberikan masukan, agar pelaksanaan PSN jelas arahnya dan tidak merugikan nelayan.
“Pembangunan ini jangan sampai seperti PL atau Penunjukan Langsung. Legal standingnya harus jelas. Sekarang SDM nelayan sudah pinter. PT Granting Jaya harus lebih transparan soal tujuan SWL kedepan. Pemerintah juga harus intervensi terhadap PSN ini,” ucap Heru. (r6)
