Surabaya, (DOC) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku baru-baru ini diprediksi akan langsung berdampak pada sektor transportasi dan jalur distribusi barang nasional. Efek domino dari kebijakan ini diperkirakan segera merembet pada kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPID Jawa Timur sekaligus Dosen Fikom Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Rosnindar Prio Eko Rahardjo. Menurutnya, sektor logistik menjadi lini paling rentan terhadap penyesuaian harga BBM ini.
“Kenaikan BBM hampir selalu menjadi alasan berbagai sektor untuk menaikkan harga barang dan jasa. Dampaknya akan terasa hingga ke pasar tradisional dan usaha kecil,” ujar Rosnindar Rabu, (10/6/2026).
Menurut Rosnindar, ada tiga poin krusial yang akan terdampak langsung oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, yaitu tarif layanan berbasis aplikasi (ojek dan taksi daring) serta moda transportasi umum berpotensi mengalami penyesuaian tarif untuk menutup pembengkakan biaya operasional.
Kemudian, angkutan logistik yang mendistribusikan barang antarwilayah harus menanggung biaya bahan bakar yang lebih tinggi, yang otomatis menaikkan biaya hulu ke hilir. “Akibat biaya distribusi yang memicu high cost economy, harga komoditas di pasar tradisional diproyeksikan ikut naik,” tambahnya.
Transisi Energi vs Realitas Lapangan
Di sisi lain, Rosnindar menyoroti adanya jurang pemisah antara ambisi pemerintah mendorong ekosistem kendaraan listrik (EV) dengan realitas ketergantungan masyarakat pada BBM. Sektor transportasi massal dan distribusi barang saat ini dinilai masih sangat bergantung pada kendaraan konvensional.
“Kebijakan transisi energi perlu dibarengi dengan kemampuan ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah,” tambahnya.
Strategi “Ninja” Pemerintah Minimkan Panic Buying
Berbeda dengan pola sebelumnya yang kerap memicu antrean mengular di SPBU, kebijakan kenaikan harga kali ini dilakukan tanpa pengumuman besar-besaran. Rosnindar menyebutnya sebagai “strategi ninja”.
Meskipun komunikasi publik ini dinilai kurang transparan, pola ini terbukti efektif meredam kepanikan di masyarakat yang biasanya berujung pada kelangkaan BBM temporer.
Meskipun masyarakat Indonesia dikenal memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap guncangan ekonomi. Ia berharap pemerintah tetap mengedepankan komunikasi yang transparan.
“Saya harap ke depannya, mitigasi dampak terhadap sektor transportasi dan distribusi harus menjadi prioritas agar daya beli masyarakat tidak semakin turun,” pungkasnya.
