Surabaya,(DOC) – Pada Pilkada Surabaya 2020 yang digelar awal Desember, secara dukungan partai politik (parpol), PDI-P yang memiliki modal 15 kursi dan bisa mengusung calon sendiri, sementara memang kelihatan sendiri. Ini karena rekomendasi Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) dan Bakal Calon Wakil Wali Kota (Bacawawali) belum ditentukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Namun demikian, menurut Sekretaris DPC PDI-P Surabaya Baktiono, semuanya akan berubah jika rekomendasi sudah turun. Kabarnya rekomendasi akan turun akhir Juni atau awal Juli ini.
“PDI-P bisa berkoalisi dengan parpol, kelompok masyarakat dan juga warga Surabaya,”ungkap dia.
Dalam sejarah partai politik di Indonesia, jelas dia, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebelum 1999 dan sebelum menjadi PDI Perjuangan, juga pernah sendirian dan akhirnya dipercaya masyarakat.
Karena PDI waktu itu, menurut Baktiono yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya, berjuang bersama-sama masyarakat hingga menjadi PDI-Perjuangan.
“PDI pernah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun dan menjadi oposisi sendiri. Tapi akhirnya kita bersama-sama masyarakat diberi mandat dan dipercaya menjadi pemimpin di pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kota Surabaya,” ungkap dia.
Karena itu, meski menghadapi delapan parpol pengusung Machfud Arifin, PDI-P tak merasa gentar. “Dalam pilkada Surabaya ini yang memiliki suara itu rakyat, bukan partai politik. Jadi, kita akan berjuang untuk memenangkan suara rakyat,” tandas dia.
Ditanya apa ada upaya untuk merangkul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang belum menentukan pilihan atau arah politiknya, Baktiono enggan men jawab.
Namun sebelumnya, Ketua DPC PDI-P Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, jika partainya membuka peluang koalisi dengan partai lain di Pilkada Surabaya 2020.
Namun, semua keputusan berada di tangan DPP PDIP. “DPC PDI-P Surabaya hanya diberi mandat sebatas melakukan penjaringan calon dan menyiapkan infrastruktur pemenangan, ujar Awi, panggilan Adi Sutarwijono.
Dia menjelaskan, PDI Surabaya siap menjalankan perintah DPP. “Misalnya kalau rekomendasi sudah turun nanti, kemudian DPP memerintah berkoalisi dengan partai ini atau itu, atau tidak berkoalisi, kita siap menjalankan perintah,”tandas dia.
Lebih jauh, Awi memuturkan, kalau ada partai lain yang berminat berkoalisi dengan PDI-P, harus melakukan pembicaraan di tingkat pusat bukan di DPC. Karena itu sudah wewenang DPP.
Menurut Awi yang juga Ketua DPRD Surabaya, PDIP Surabaya sekarang ini sedang fokus berkoalisi bersama rakyat. “Kita fokus membentuk pengurus anak ranting ditingkat RW. Kemudian mengenalkan program-program untuk menyelesasikan persoalan masyarakat. Seperti persoalan pendidikan, kesehatan dan pembangunan, “pungkas dia. (dhi)