Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 sebesar Rp12,354 triliun. Dokumen nota keuangan diserahkan langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada pimpinan DPRD Surabaya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (13/8/2025).
Wali Kota Eri menjelaskan, perubahan APBD tahun ini diperlukan akibat penurunan belanja opsen pajak sekitar Rp600 miliar, termasuk bagi hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). “Belanja opsen kita turunnya sekitar Rp600 miliar. Itu pembagian PKB dan lainnya,” ujar Eri.
Meski pendapatan menurun, Pemkot memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Bersama DPRD, Pemkot sepakat mengajukan pembiayaan alternatif ke Bank Jatim sebesar Rp452 miliar. “Alhamdulillah, dengan pembiayaan itu, infrastruktur tidak akan pernah berhenti pembangunannya. Karena infrastruktur adalah penggerak ekonomi,” tegas Eri.
Dalam P-APBD 2025, porsi belanja infrastruktur tetap sebesar 47,74 persen, sama seperti tahun sebelumnya. Selain itu, di alokasikan anggaran 20,35 persen untuk kesehatan dan 20,91 persen untuk pendidikan. “Yang bersifat sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa kita hentikan,” imbuhnya.
Eri memastikan pembiayaan alternatif itu akan lunas pada 2029, setahun sebelum masa jabatannya berakhir. Dari total APBD 2025 yang tersisa Rp11 triliun lebih, belanja yang bisa di gunakan hanya Rp1,75 triliun karena sebagian besar terserap untuk mandatory spending dan sektor kesehatan-pendidikan.
Beban belanja pegawai juga meningkat seiring penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Yang awalnya Rp3 triliun, tambahannya untuk PPPK saja menjadi Rp3,4 triliun,” ungkapnya.
Meski begitu, Eri menegaskan tak akan mengurangi program infrastruktur demi kesejahteraan warga. “Tidak ada langkah surut. Infrastruktur harus terwujud agar pergerakan ekonomi meningkat,” tandasnya.
Sejumlah proyek yang di biayai pembiayaan alternatif di sebut telah berjalan, mulai dari pembebasan lahan, pembangunan saluran diversi Gunungsari, peningkatan Jalan Wiyung, hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU). “Semua pembiayaan di 2025, fisiknya harus selesai di tahun 2025,” pungkasnya.(r7)
