Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng Densus 88 Antiteror Polri untuk memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di kalangan anak-anak dan remaja. Kolaborasi ini menjadi langkah antisipatif menghadapi ancaman ideologi ekstrem yang kini menyusup melalui ruang digital, termasuk gim daring.
Langkah strategis ini di lakukan menyusul peringatan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengungkap adanya 13 anak di berbagai daerah terhubung dengan jaringan simpatisan teroris melalui permainan daring.
Menanggapi fenomena itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, menegaskan bahwa paparan paham radikal merupakan bentuk kekerasan psikis yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak.
“Ini termasuk bentuk kekerasan psikis. Terornya tidak terlihat, tapi bisa mengubah karakter dan cara berpikir anak tanpa di sadari,” ujar Ida, Jumat (10/10/2025).
Kolaborasi Edukasi
Ida menjelaskan, kerja sama dengan Densus 88 ini menjadi momentum penting untuk memperluas edukasi kepada guru dan siswa tentang bahaya radikalisme digital serta pentingnya literasi digital sehat.
“Sebetulnya upaya pencegahan internet sehat sudah lama kami lakukan. Tapi kali ini kami dapat materi baru dari Densus 88 yang harus disampaikan kepada anak-anak,” jelasnya.
Selain sekolah, Pemkot Surabaya juga menggandeng Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk memastikan edukasi radikalisme digital menjangkau seluruh elemen, termasuk orang tua.
“Banyak orang tua merasa anaknya aman karena diam di kamar. Padahal bisa jadi mereka sedang terpapar konten yang merusak psikologinya,” ujarnya.
Perkuat Ketahanan Sosial Lewat Kampung Pancasila
Untuk memperkuat ketahanan sosial, Pemkot Surabaya mengoptimalkan peran Kampung Pancasila sebagai pusat edukasi kebangsaan dan toleransi bagi masyarakat. Menurut Ida, pencegahan radikalisme akan di masukkan ke dalam pilar sosial budaya dan kemasyarakatan di setiap Kampung Pancasila.
“Kita akan menyisipkan materi pencegahan radikalisme di pilar sosial budaya dan kemasyarakatan. Ini penting agar masyarakat memahami ancamannya dan ikut menjaga lingkungannya,” tegas Ida.
Selain melibatkan lembaga formal, Pemkot Surabaya juga bekerja sama dengan komunitas anak dan pelajar seperti Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes), Forum Anak Surabaya (FAS), dan Duta Generasi Berencana (Genre).
Mereka berperan aktif dalam kampanye anti-kekerasan, literasi digital, dan wawasan kebangsaan.
“Anak-anak FAS bisa menyampaikan materi pencegahan kekerasan di balai RW. Mereka bicara langsung dari anak ke anak, dan hasilnya efektif,” ujar Ida.
DP3APPKB juga menggandeng Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) untuk menyampaikan materi nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan di sekolah-sekolah.
“Gerakan dari anak ke anak terbukti efektif. Mereka lebih mudah saling memahami dan saling mengingatkan,” tambahnya.
Orang Tua Jadi Benteng Pertama Pencegahan
Di akhir, Ida kembali menegaskan bahwa peran keluarga, terutama orang tua, tetap menjadi benteng utama dalam mencegah paparan radikalisme di dunia maya.
“Orang tua harus mau masuk ke dunia anak-anaknya. Karena semakin ke sini, dunia digital yang mereka jelajahi tidak semuanya baik. Pengawasan dan komunikasi hangat jadi kunci utama,” pungkasnya. (r6)
