Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan pentingnya ketertiban data administrasi kependudukan (Adminduk). Data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai catatan biodata warga, tetapi juga menjadi dasar layanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, hingga penegakan hukum.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa data penduduk harus akurat dan sesuai kondisi riil. “Data itu harus nyata. Kalau alamat seseorang tercatat di A, berarti mereka benar-benar tinggal di situ,” tegas Eddy, Jumat (3/10/2025).
Eddy menambahkan, dalam penyusunan anggaran 2025–2026, Pemkot Surabaya selalu menggunakan data kependudukan sebagai acuan. Hal itu sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Ia kemudian memaparkan lima fungsi utama data Adminduk:
- Layanan publik – mulai dari pajak, SIM, PBB, listrik, hingga layanan swasta seperti perbankan.
- Perencanaan pembangunan – misalnya untuk memetakan wilayah padat penduduk, mengurai kemacetan, atau menangani banjir.
- Alokasi anggaran – penentuan prioritas belanja daerah berdasarkan kondisi riil, termasuk angka kemiskinan di tiap kecamatan.
- Pembangunan demokrasi – data pemilih untuk Pilkada, Pileg, maupun Pemilu bersumber dari sistem Adminduk Kemendagri.
- Dasar penegakan hukum – kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan hampir setiap hari meminta data kependudukan dari Dispendukcapil.
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya pembaruan data, termasuk pengendalian pecah kartu keluarga (KK). Menurutnya, pecah KK mencerminkan kemandirian keluarga baru, sehingga kepala keluarga harus bertanggung jawab penuh terhadap anggotanya.
“Jika data KK tidak sesuai kondisi riil, program intervensi sosial pemerintah bisa salah sasaran. Akhirnya, dana APBD tidak bermanfaat optimal untuk warga,” jelasnya.
Eddy pun mengajak seluruh warga Surabaya untuk tertib administrasi dengan rutin memperbarui data kependudukan, mulai kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, hingga pindah domisili. “Kalau data njenengan selalu update, maka data itu benar-benar bisa bicara untuk kepentingan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkasnya.(r7)
