Jakarta,(DOC) – Pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM memicu sorotan tajam. Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menilai langkah tersebut bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan sinyal politik yang kuat, yakni kekuasaan relawan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran resmi berakhir.
“Ini bukan reshuffle biasa. Ini pembunuhan politik terhadap relawan Jokowi,” kata Heru, alumni Fisipol UGM, Rabu (10/9/2025).
Budi Arie sendiri mengaku tak tahu-menahu soal pencopotannya. Ia baru menyadari kehilangan jabatan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (8/9), pukul 14.30 WIB.
Bagi Heru, cara pencopotan ini memperlihatkan betapa kerasnya dinamika kekuasaan saat ini. Bahkan komunikasi di level menteri pun di anggap tidak lagi penting.
“Kalau sekelas menteri saja tidak di beri tahu, artinya situasi politik di lingkar Istana sedang tidak sehat,” ujarnya.
Koperasi Desa Dinilai Sebagai Alat Politik
Salah satu sorotan utama dalam kepemimpinan Budi Arie di Kementerian Koperasi adalah proyek besar pembentukan 80 ribu lebih Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dalam rapat dengan DPR, ia sempat menyampaikan bahwa jaringan Kopdes telah terbentuk 100 persen secara nasional.
Namun Heru menilai proyek itu bukan semata program pemberdayaan ekonomi. Ia menduga Kopdes lebih berperan sebagai infrastruktur politik.
“Kopdes ini bukan koperasi biasa. Ini jaringan yang sangat mungkin terhubung dengan relawan Jokowi, terutama Projo, dan berafiliasi dengan PSI,” jelasnya.
Ia juga menyinggung besarnya anggaran yang di ajukan Budi Arie, mencapai Rp7,6 triliun, yang menurutnya menimbulkan kecurigaan bahwa ada agenda lain di balik program tersebut.
Satu Per Satu Relawan Jokowi Dihabisi?
Heru melihat pencopotan Budi Arie sebagai bagian dari pembersihan politik terhadap tokoh-tokoh relawan Jokowi. Ia menyebut nama lain seperti Silfester Matutina, yang juga tengah menghadapi proses hukum.
“Relawan Jokowi sedang di matikan. Kalau Silfester di tangkap, dan Budi Arie benar-benar di penjara karena kasus judi online, maka sayap militan Jokowi tamat,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini merupakan strategi sistematis dari lingkaran kekuasaan Prabowo untuk memotong pengaruh Jokowi secara bertahap.
Jokowi Disarankan Fokus ke Gibran
Melihat kondisi itu, Heru menyarankan Jokowi berhenti membangun kekuatan relawan baru. Ia menilai arah politik sebaiknya di alihkan penuh ke Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden.
“Nama besar relawan Jokowi sudah tenggelam. Yang harus di besarkan sekarang adalah Gibran, bukan Projo,” tegas Heru.
Menurutnya, Gibran perlu di bekali infrastruktur politik baru yang tidak lagi bersandar pada jaringan lama. Hal ini penting sebagai modal menuju Pilpres 2029.
“Kalau Jokowi ingin tetap punya pengaruh, seluruh energinya harus di alihkan untuk memperkuat Gibran sebagai calon presiden masa depan,” pungkasnya. (r6)
