PKL Simo Tagih Lahan Relokasi, Komisi B Optimis Pemkot Bisa Penuhi

foto : Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Mazlan Mansur

Surabaya,(DOC) – Kurang lebih 27 orang pedagang kaki lima (PKL) dikawasan Simomulyo kembali mengadu ke  DPRD kota Surabaya, Senin(10/9/2018). Mereka berharap para wakil rakyat tersebut, bisa memperjuangkan aspirasinya, untuk bisa berjualan kembali setelah lapak-lapaknya ditertibkan oleh Satpol PP kota Surabaya, beberapa minggu yang lalu. “Kami mohon pak Irvan Kepala Satpol PP dihadirkan dalam rapat ini. Supaya para PKL bisa mendapat jawaban pasti di lokasi mana bisa berjualan,” ujar Anton, ketua PKL Simomulyo, saat hearing di komisi B DPRD Surabaya.

Sebagian PKL kini nekat berjualan di lahan milik Kementrian PU dekat exit tol Banyu Urip. Sementara yang lainnya masih menunggu kepastian dari Pemkot Surabaya yang menjanjikan lahan pengganti sebagai tempat relokasi.

“Disitu ada 7 PKL yang berjualan. Mereka juga tetap was-was diusri lagi oleh Satpol PP,” imbuhnya.

Selama ini, para PKL berjualan di  Urip Mulyo, Rukun Mulyo dan sekitar exit tol Simo Pomahan. “PKL yang di Simo Pomahan yang nekat mendirikan lapaknya kembali. Kalau dibiarkan terus, para PKL lainnya pasti akan nyusul,” katanya.

Sementara itu, Lurah Simomulyo Baru, Habib, mengatakan lahan relokasi sampai kini masih belum didapat, karena tidak ada lahan kosong yang bisa digunakan untuk para PKL.

Hal ini juga ditegaskan oleh camat Sukomanunggal, La Koli, yang hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut.

“Saya berusaha nyari lokasi baru. Meski lokasi yang diincar belum ada kepastian, tapi tetap dipikirkan. Kita yang terbaik agar para PKL Simo dan PKL tumpah di sekitar kantor kecamatan, bisa berjualan dengan tenang dilahan yang baru,” tandasnya.

Banyaknya PKL di dekat kantor kecamatan Sukomanunggal menurut La Koli membuat aktivitas pengguna jalan terganggu. Termasuk masyarakat yang akan mengurus surat ke kantor kecamatan Sukomanunggal.

Menurut La Koli, ada 2  lahan relokasi yang diinginkan PKL, yakni bekas kandang babi Simo Rukun dan disamping kiri kantor kecamatan Sukomanunggal. Namun masalahnya, Pemkot harus sewa, karena lahan milik perorangan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, Anugrah Ariyadi, menegaskan, permasalahan sewa lahan untuk tempat relokasi PKL tidak akan menjadi beban bagi Pemkot Surabaya. Sehingga pihaknya optimis lahan relokasi itu akan dapat terrealisasi.

“Jangankan untuk lahan relokasi PKL, wong Wisma Barbara di Dolly aja dibeli kok sama Pemkot Surabaya. Karenanya temukan dulu siapa pemilik lahan yang diincar untuk relokasi tersebut dan kemudian dirundingkan,” katanya.(rob/r7)