Jakarta,(DOC) – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan pimpinan partai politik dan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, dan tegaskan sanksi anggota DPR RI, Minggu(31/8/2025).
Pertemuan ini berlangsung di tengah demonstrasi yang masih marak. Oleh karena itu, konsolidasi politik menjadi langkah penting menjaga stabilitas nasional.
Hadir dalam pertemuan tersebut Megawati Soekarnoputri, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Surya Paloh, dan Muhaimin Iskandar. Selain itu, Edhie Baskoro Yudhoyono serta Sekjen PKS Muhammad Kholid juga mengikuti pertemuan. Dari unsur lembaga negara hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum Parpol sepakat menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota DPR yang melanggar. Mereka mencabut keanggotaan, memangkas tunjangan, dan menghentikan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Mulai Senin, 1 September 2025, anggota DPR yang melontarkan pernyataan keliru akan menerima sanksi. Pimpinan DPR berkomitmen memangkas tunjangan dan menunda kunjungan kerja luar negeri,” ujar Prabowo.
Prabowo juga meminta wakil rakyat lebih peka terhadap aspirasi publik. Ia menegaskan bahwa undang-undang dan aturan internasional menjamin kebebasan berpendapat, asalkan penyampaiannya damai.
“Anggota DPR wajib berpihak kepada rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat sesuai International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan UU Nomor 9 Tahun 1998. Namun, aspirasi harus disampaikan secara damai,” tegasnya.(bm/r7)
