Surabaya,(DOC) – Komisi B DPRD Jawa Timur mempertanyakan keseriusan Pemprov Jatim dalam menjalankan program One Pesantren One Produk (OPOP) yang tengah digalakkan.
Program OPOP yang bertujuan untuk memberdayakan Pondok Pesantren (Ponpes) hanya berjalan di empat Ponpes di Madura saja. Sementara alokasi anggaran OPOP bagi masing-masing Ponpes sebesar Rp 40 juta.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Rohani Siswanto menganggap program Pemprov Jatim di tahun anggaran 2020, hanya rutinitas seperti sebelumnya. “Artinya tidak ada pembaharuan dari program di tahun sebelumnya. Mengingat dari total anggaran APBD Jatim sebesar Rp 33 triliun, para OPD yang bekerja menjadi mitra Komisi B hanya mendapat alokasi Rp 1,5 triliun. Itupun digunakan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung yang terbagi ke beberapa OPD mitra kerja Komisi B,” terangnya.
Ia menambahkan, dari sekian banyak program, hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengurusi program OPOP. Namun tetap kurang mendapat perhatian serius.
“Tiap Ponpes hanya mendapat alokasi Rp 40 juta yang sudah tersalurkan ke 4 kabupaten di.Madura.Padahal di kabupaten/kota lainnya jumlah Ponpes lebih banyak,” tambahnya.
Kedepan, Ia berharap, pimpinan OPD harus berbagi tugas untuk mengurusi kebijakan makro dan yang harus menjabarkan serta meng implementasikannya secara detail.
“Untuk itu draf rencana kerja anggaran di masing-masing dinas perlu diperiksa detail,” pungkasnya.(div)