Surabaya,(DOC) – Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, Reni Astuti menerima aduan Ketua RW-08, kelurahan Simolawang, kecamatan Simokerto, terkait daftar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya yang kurang akurat.
“Ada warga yang sudah meninggal dunia masih tercatat didata MBR milik Pemkot Surabaya. Lalu ada pula 13 warga yang mampu, bahkan punya mobil juga ikut di data,” kata Ramdhoni, Ketua RW-08, saat digedung DPRD kota Surabaya, Jumat(8/5/2020).
Ia menduga, pendataan MBR disekitar RW-nya hanya sekedar formalitas yang tidak dijadikan acuan oleh Pemkot Surabaya.
”Jumlah MBR di RW-08 terdata oleh Pemkot Surabaya sebanyak 724 KK. Padahal hasil pendataan pihak RW setempat, tercatat sebanyak 10.798 warga. Ini sudah kami laporkan lewat applikasi MBR Pemkot,” terangnya.
Menanggapi aduan tersebut, Reni Astuti memaklumi jika pendataan MBR sebagai syarat penerima bantuan warga terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya, memiliki margin error dibawah 5 persen.
“Tapi kalau margin error-nya diatas itu, perlu dilakukan evaluasi lagi. Ini baru satu RW, belum seluruh Surabaya, berapa banyak yang harus dievaluasi,” katanya.
Politisi PKS ini juga menganggap bahwa up date data MBR yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dianggap lemah. Untuk itu, tim pendataan harus pro aktif atas kejelasan informasi dan segera memperbaiki data.
“Dengan begitu bantuan bisa tepat sasaran. Kesalahan data MBR harus diperbaiki, karena mungkin keluarga yang meninggal tidak mengurus surat kematian atau sudah mengurus tapi tidak dikonekkan,” terangnya.
Untuk bantuan ke warga yang sudah meninggal, kata Reni, bisa diambil oleh pihak keluarga. Ia berharap petugas di kelurahan dan kecamatan bisa pro-aktif memberikan layanan administrasi agar pihak keluarga mudah mengambil bantuan.
:Jangan sampai ada kesan mereka di persulit saat ambil bantuan di kelurahan dan kecamatan,” tandasnya.(adv/div)