Surabaya,(DOC) – Kegiatan belajar sekolah tahun ajaran baru 2020/2021 telah dimulai serentak se Indonesia termasuk Surabaya pada awal pekan ini, Senin(13/7/2020).
Namun di Surabaya, proses belajar mengajar TK, SD, SMP hingga SMA/SMK masih dilakukan secara daring akibat pandemi Covid-19. Bahkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru juga dilakukan secara daring.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menemui salah satu siswa mitra warga yang terpaksa tak bisa mengikuti pembelajaran daring karena tidak punya kuota internet.
Saat didatangi oleh Reni Astuti dirumahnya, Supri, wali murid siswa tersebut mengaku kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki biaya untuk membeli paket data. “Beruntung kalau ada yang mau membantu jaringan hotspot. Kadang juga dia(Supri) harus numpang ke tetangga,” kata Reni.
Politisi PKS Surabaya ini meminta Dinas Pendidikan kota (Dipendik) Surabaya melakukan deteksi dini terhadap siswa mitra warga yang terkendala kuota untuk mengikuti MPLS lewat daring. Apalagi MPLS siswa baru ini digelar selama sepekan yang seharusnya sudah ada solusinya.
“Setiap sekolah harus mengetahui misalnya SMP tertentu harus mengetahui jumlah siswa yang dapat mengakses pendidikan secara daring di sekolahnya. Yang tidak bisa harus dicari tahu sebabnya, baik yang tidak memiliki gawai atau tidak mampu mengakses internet. Dinas Pendidikan harus memberi solusi bagi anak yang memiliki kendala tersebut,” jelas Reni.
Ia juga menemukan beberapa anak yang belum masuk sekolah karena belum diinformasikan untuk proses pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021. Dinas Pendidikan harus memastikan setiap sekolah baik sekolah swasta yang kesulitan memulai pembelajaran akibat kekurangan murid di masa pandemi sehingga berakibat pada terbengkalainya hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Secara umum, warga merasakan bahwa pendidikan daring berat dari segi biaya dan fasilitas serta tidak semua orang tua memiliki kapasitas secara waktu maupun ilmu untuk mendampingi anak belajar di rumah. “Namun mereka terpaksa menerima demi kesehatan anak di masa pandemi,” katanya.
Reni kembali menekankan bahwa jangan sampai perbedaan layanan yang diterima anak-anak dalam proses belajar daring. Pemerintah Kota harus hadir kepada mereka yang tidak mampu. Dinas Pendidikan harus turun membantu memastikan hak anak Surabaya untuk mendapatkan pendidikan yang layak terpenuhi. Dinas Pendidikan dan sekolah harus memberikan alternatif layanan pendidikan yang membuat anak merasa memiliki kesamaan dan tidak dibedakan dalam proses pembelajaran. “Perlu diingat bahwa pendidikan merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah kota, bahkan di tengah pandemi,” pungkasnya.(r7)