Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota Pemerintah Kota Surabaya menorehkan babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mulai Januari 2026, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surabaya (BRIDA) resmi beroperasi sebagai Perangkat Daerah (PD) mandiri.
BRIDA kini berdiri terpisah dari Bappedalitbang yang bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Seluruh urusan penelitian dan pengembangan (litbang) tidak hanya di pisahkan, tetapi juga di perluas kewenangannya di bawah BRIDA.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembentukan BRIDA merupakan kebutuhan mendesak bagi kota metropolitan seperti Surabaya. Menurutnya, BRIDA bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan pusat analisis strategis sebelum kebijakan dan penganggaran di tetapkan.
“Tantangan Surabaya di tahun 2026 makin kompleks. Kita tidak bisa lagi membangun hanya dengan ‘ilmu kira-kira’. BRIDA adalah dapurnya. Harapan saya, setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan solusi konkret. Riset tidak boleh berhenti di laci, tetapi harus menjadi aplikasi dan kebijakan yang di rasakan langsung oleh warga,” ujar Eri, Selasa (20/1/2026).
Salah satu perubahan signifikan dalam struktur baru ini adalah bergabungnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Mangrove di bawah naungan BRIDA. Kebijakan ini mengubah paradigma pengelolaan Kebun Raya Mangrove Surabaya di kawasan Gunung Anyar dan Wonorejo. Kawasan tersebut kini tidak lagi semata di posisikan sebagai destinasi wisata, tetapi di arahkan menjadi pusat riset konservasi berstandar internasional.
Kepala BRIDA Surabaya, Agus Imam Sonhaji, menjelaskan integrasi ini bertujuan mengembalikan fungsi ilmiah Kebun Raya Mangrove sesuai standar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kebun Raya Mangrove kini memiliki mandat ilmiah yang kuat. Di bawah BRIDA, kami fokus menjadikannya pusat studi blue carbon dan benteng ekologi kota. Surabaya akan menjadi pilot project nasional bagaimana kota pesisir memanfaatkan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim sekaligus potensi ekonomi karbon,” jelas Agus.
Potensi Riset Besar
Lebih lanjut, Agus memaparkan bahwa BRIDA di rancang sebagai agregator ekosistem riset dan inovasi. Dengan banyaknya perguruan tinggi dan industri strategis, Surabaya memiliki potensi riset besar yang selama ini belum terintegrasi secara optimal.
Untuk memperkuat kolaborasi, BRIDA Surabaya meningkatkan model kerja sama dari Pentahelix menjadi Heptahelix. Skema ini melibatkan tujuh elemen utama, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, komunitas, serta pengguna (user).
“Banyak riset kampus yang berhenti di tengah jalan karena keterbatasan pembiayaan atau tidak selaras dengan daya dukung lingkungan. BRIDA berperan sebagai agregator dan matchmaking, menghubungkan peneliti dengan pendanaan agar inovasi bisa di hilirisasi,” terang Agus.
Ia menambahkan, aspek lingkungan juga menjadi pilar utama dalam skema tersebut guna memastikan setiap inovasi mendukung keberlanjutan ekologis, termasuk dalam pengembangan proyek blue carbon.
Dengan terbentuknya BRIDA dan penerapan konsep Heptahelix, Pemkot Surabaya menetapkan tiga target utama. Pertama, menyelesaikan persoalan perkotaan seperti pengangguran, ekonomi, kemacetan, sampah, dan banjir melalui riset berbasis kebutuhan riil.
Kedua, mengembangkan Kebun Raya Mangrove sebagai living laboratory bagi peneliti nasional dan internasional sekaligus sarana edukasi sains bagi pelajar. Ketiga, membangun ekosistem riset terintegrasi agar hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat di hilirisasi menjadi kebijakan publik maupun produk ekonomi.
“Ini adalah investasi jangka panjang. Tahun 2026 menjadi titik tolak Surabaya menuju World Class Smart City yang di gerakkan oleh riset dan inovasi,” pungkas Agus.
Sebagai informasi, BRIDA Surabaya resmi terbentuk pada 2 Januari 2026. Pada pelantikan pejabat awal tahun 2026, Wali Kota Eri menunjuk Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala BRIDA Surabaya pertama. (r6)
