Surabaya, (DOC) – Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya hari ini turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang di anggap merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.
Salah satu koordinator aksi, Tanthowy, menjelaskan bahwa protes ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, berbagai kebijakan yang di terapkan saat ini semakin mempersempit ruang demokrasi dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, massa membawa empat tuntutan utama yang telah dikaji secara mendalam.
Empat Tuntutan Utama
1. Segera Sahkan Undang-Undang yang Pro Rakyat
Massa menuntut pemerintah dan DPR segera mengesahkan beberapa regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat.
RUU Masyarakat Adat
Saat ini, banyak konflik agraria yang terjadi karena belum ada payung hukum yang jelas. Akibatnya, 1,6 juta hektar tanah adat masih berkonflik dengan korporasi. DPR di desak segera mengesahkan RUU ini untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
RUU Perampasan Aset
Sulitnya menyita aset hasil korupsi menyebabkan negara merugi hingga Rp 200 triliun. Regulasi ini sangat di butuhkan agar pemulihan aset bisa berjalan lebih efektif dan berpihak kepada rakyat.
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
Sebanyak 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki perlindungan hukum. Akibatnya, mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Massa mendesak pemerintah segera mengesahkan regulasi ini demi kesejahteraan para pekerja.
2. Tolak Undang-Undang yang Merugikan Masyarakat
Massa juga menyoroti beberapa revisi undang-undang yang di anggap hanya menguntungkan elite, bukan rakyat.
Revisi UU TNI & Polri
Perubahan ini di nilai berpotensi memperluas peran TNI-Polri dalam urusan sipil. Jika di biarkan, hal ini bisa meningkatkan represi dan membahayakan demokrasi.
Revisi UU Minerba & Kejaksaan
Regulasi ini di anggap semakin menguntungkan oligarki tambang dan melemahkan independensi hukum. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam semakin tak terkendali dan rakyat yang menanggung dampaknya.
3. Evaluasi Kebijakan yang Boros Anggaran
Massa juga meminta evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang di anggap tidak efisien dan membebani keuangan negara.
Kabinet Gemuk & Efisiensi Anggaran
Pemborosan anggaran akibat jumlah menteri yang terlalu banyak berimbas pada pemangkasan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah di desak untuk meninjau ulang kebijakan ini.
Program Makan Bergizi (MBG)
Program ini seharusnya membantu masyarakat, tetapi pelaksanaannya penuh masalah. Distribusi tidak merata, pengawasan lemah, dan 30% makanan yang disalurkan di laporkan tidak layak konsumsi. Massa meminta audit menyeluruh atau perbaikan skema distribusi.
4. Hentikan Kebijakan yang Mengancam Demokrasi
Selain kebijakan ekonomi, massa juga menentang kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Multifungsi TNI-Polri
Kebijakan ini di anggap bertentangan dengan agenda reformasi demokrasi. Jika di terapkan, risiko pelanggaran HAM akan semakin meningkat.
INPRES No. 1/2025 & Alokasi APBN untuk IKN
Massa menolak alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas rakyat. Defisit APBN di prediksi mencapai Rp 150 triliun dalam 10 tahun ke depan jika kebijakan ini tetap di laksanakan. (wafik/r6)