Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya menyetujui pengembangan layanan premium di RSUD dr. Soewandhie melalui fasilitas GRHA Adyatma, sebagai upaya meningkatkan kemandirian finansial rumah sakit daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan jajaran RSUD dr. Soewandhie, Bappedalitbang, Bapenda, dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) membahas Rancangan Peraturan Daerah terkait APBD Kota Surabaya 2026. Rapat dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, dan berlangsung dinamis dengan masukan terkait optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, dan peningkatan pelayanan rumah sakit.
Anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah, menekankan pentingnya menjaga kelancaran pelayanan selama pembangunan. “Pastikan pembangunan tidak mengganggu pelayanan medis kepada masyarakat. Kita harus mencari solusi agar pelayanan tetap berjalan lancar,” tegasnya.
Selain itu, ia mempertanyakan penurunan target pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah dari Rp14,9 miliar di 2025 menjadi Rp12,4 miliar di 2026. Ia menilai hal ini perlu dijelaskan apakah karena penyerapan belum maksimal atau kebijakan pengurangan.
Pelayanan Pasien Tetap Prioritas Selama Pembangunan
Dr. Queen Azizah, perwakilan RSUD, memastikan pembangunan tidak mengganggu pelayanan pasien, terutama di IGD. Ia menambahkan rumah sakit menyiapkan sistem satu pintu untuk memperlancar arus pasien.
Direktur RSUD, dr. Billy D. Mesakh, menjelaskan pihaknya menggunakan dashboard digital untuk memantau ketersediaan tempat tidur per shift sehingga efisiensi layanan dan pendapatan terjaga.
GRHA Adyatma, Layanan Premium untuk Pasien Non-JKN
RSUD dr. Soewandhie sedang mengembangkan layanan premium GRHA Adyatma bagi pasien non-JKN. “Layanan ini menjadi salah satu sumber pendapatan rumah sakit yang cukup besar. Kami berharap dukungan pemerintah dan DPRD dalam pengembangan fasilitas serta promosi,” jelas Billy.
Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menambahkan, legislatif perlu mendorong rumah sakit pemerintah agar mandiri. “Seperti rumah sakit swasta yang mampu membayar pegawai dan membangun fasilitas dengan dana sendiri,” ucapnya.
Rencana Perluasan Fasilitas Parkir
RSUD juga menyiapkan pengembangan fasilitas parkir untuk mengatasi kapasitas yang terbatas. Saat ini, kapasitas parkir sekitar 200 mobil, sementara pasien mencapai 1.600–1.700 per hari. Lahan parkir bertingkat akan dibangun di sisi Jl. Tambak Bening agar sirkulasi kendaraan lebih tertata tanpa mengganggu akses ambulans.
Rapat ditutup dengan penegasan Komisi D bahwa peningkatan kualitas pelayanan, inovasi pengelolaan pendapatan, dan perbaikan sarana prasarana, termasuk parkir, harus menjadi prioritas. Semua pihak sepakat agar RSUD dr. Soewandhie semakin mandiri dan kompetitif, tetap mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat luas.(r7)
