Surabaya,(DOC) – Di banyak kota, standar “hidup layak” pelan-pelan bergeser menjadi “hidup terlihat layak”. Bukan lagi soal cukup untuk kebutuhan, tapi cukup untuk tampil. Kita melihatnya di pilihan cicilan gawai, kebiasaan “self-reward” tiap gajian, liburan yang di paksakan, sampai makan-minum yang lebih sering mengejar suasana daripada gizi. Masalahnya, di saat gaya hidup naik kelas, daya tahan keuangan banyak rumah tangga justru sedang rapuh.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memberi konteks penting. Kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) pada 2024 mencapai 66,35 persen penduduk, dan konsumsi mereka menyumbang 81,49 persen dari total konsumsi.
Artinya, kelas menengah bukan sekadar “penonton” ekonomi, melainkan penyangga utamanya. Ketika kelompok ini goyah, dampaknya merambat ke mana-mana. Seperti contoh konsumsi melambat, pelaku usaha terpukul, dan lapangan kerja ikut tertekan.
Namun, pada saat yang sama, BPS juga menunjukkan sinyal yang tidak bisa di abaikan. Sinyal tersebut, yakni jumlah penduduk yang masuk kelas menengah turun dari 57,33 juta (2019) menjadi 47,85 juta (2024), atau dari 21,45 persen menjadi 17,13 persen populasi.
Kita sedang menyaksikan sebagian kelas menengah “turun kelas” atau setidaknya kehilangan bantalan finansialnya. Dalam situasi seperti ini, perilaku konsumsi yang di pacu gengsi menjadi resep cepat menuju krisis keluarga.
Di masa lalu, “utang konsumtif” identik dengan kartu kredit atau kredit barang di toko. Sekarang, pilihan pembiayaan konsumsi jauh lebih beragam dan lebih halus kemasannya seperti paylater, cicilan instan di aplikasi, sampai pinjaman daring. Kemudahan ini punya dua wajah. Di satu sisi, membantu arus kas saat darurat. Di sisi lain, membuka pintu besar untuk belanja yang sebenarnya tidak mendesak.
Pembiayaan Digital Bertumbuh Cepat
OJK mencatat pertumbuhan cepat pada pembiayaan digital. Misalnya, outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp84,66 triliun per Juli 2025 (tumbuh tahunan). Di saat yang sama, kredit buy now pay later (BNPL/paylater) yang di salurkan perbankan juga besar, yakni akumulasi kredit paylater perbankan Januari–Mei 2025 mencapai Rp21,89 triliun. Bahkan pada pemberitaan lain yang mengutip catatan OJK, nilai paylater dan pinjaman daring terus menjadi sorotan karena pertumbuhannya yang agresif.
Karena skalanya membesar, OJK sampai menerbitkan aturan khusus yang di godok dalam POJK 32 Tahun 2025. Aturan ini menegaskan penyelenggaraan BNPL hanya dapat di lakukan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan, dengan mekanisme persetujuan/pengaturan yang lebih jelas.
Ini sejatinya merupakan pesan halus dari regulator, yang menjelaskan bahwa BNPL bukan sekadar fitur belanja, tapi produk kredit yang punya risiko sistemik kalau di pakai tanpa kendali.
Dari sisi riset, temuan-temuan akademik juga konsisten dengan adanya kemudahan paylater berkorelasi dengan perilaku konsumtif, dan faktor gaya hidup sering memperkuat kecenderungan itu.
Dengan kata lain, masalahnya bukan hanya pada produknya, tetapi pada dorongan sosial “harus ikut” yang membuat utang kecil menumpuk menjadi beban besar.
Paylater Rp150 ribu, cicilan Rp300 ribu, langganan aplikasi Rp99 ribu, kopi harian Rp40 ribu, ongkir dan biaya layanan lain-lain kelihatan remeh. Tapi keuangan rumah tangga jarang runtuh karena satu tagihan besar. Ia runtuh karena banyak tagihan kecil yang datang bersamaan, lalu bertemu satu kejadian tak terduga, seperti anak sakit, kendaraan rusak, kontrak kerja tidak diperpanjang, atau kebutuhan keluarga mendadak.
Di sinilah ironi kelas menengah. Pendapatan ada, namun margin aman tipis. Kita terlihat “baik-baik saja” selama gaji lancar. Begitu tersendat sedikit, utang konsumtif berubah jadi bola salju.
Seruan “hemat” sering terdengar menggurui karena tidak spesifik. Jadi mari lebih konkret. Mengurangi gaya hidup di atas kemampuan bukan berarti anti menikmati hidup. Ini soal memindahkan prioritas, dari terlihat mapan menjadi benar-benar aman.
Beberapa langkah yang bisa jadi patokan:
1. Pisahkan “cicilan produktif” dan “cicilan gaya hidup”.
Cicilan produktif (misalnya untuk usaha yang jelas arus kasnya, atau rumah dengan perencanaan matang) berbeda dari cicilan yang tujuannya murni konsumsi tren.
2. Buat batas utang bulanan yang keras.
Jika total cicilan dan utang konsumtif mulai “memakan” porsi besar penghasilan, itu alarm. Jangan tambah utang baru sebelum ada yang lunas.
3. Anggap paylater sebagai kredit, bukan metode bayar.
Setiap “checkout” dengan paylater adalah komitmen masa depan. Kalau tidak sanggup beli tunai, tanyakan dulu: ini kebutuhan atau gengsi?
4. Bangun dana darurat bertahap.
Target ideal bisa terasa berat, tapi mulai dari yang kecil. Misalkan satu juta pertama, lalu dua juta, lalu seterusnya. Dana darurat adalah rem utama agar tidak jatuh ke pinjaman saat kejadian tak terduga.
5. Audit kebocoran pengeluaran selama 30 hari.
Catat yang kecil-kecil, contohnya kopi, ongkir, biaya layanan, impuls sale. Banyak orang kaget saat melihat totalnya.
6. Pilih “naik kelas” yang benar
Naik kelas tidak harus ponsel baru. Bisa berarti BPJS/ asuransi yang tepat, tabungan pendidikan, atau investasi yang sesuai profil risiko.
Menjaga Kelas Menengah Berarti Menjaga Ekonomi
Kelas menengah Indonesia memegang peran besar dalam konsumsi nasional. Tetapi data juga menunjukkan kelas menengah tidak kebal: jumlahnya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tekanan biaya hidup dan godaan kredit instan, gaya hidup di atas kemampuan adalah jalan pintas menuju penurunan kualitas hidup, bukan peningkatan.
Redaksi meyakini, “mengerem” bukan tanda kalah. Justru itu tanda dewasa. Karena pada akhirnya, yang paling mewah bukan barang baru, tapi ketenangan, lebih tepatnya tidur tanpa di hantui jatuh tempo. (catatan redaksi).
