Jombang, (DOC) – Dinamika Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) melahirkan keputusan monumental. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi meninggalkan sistem pemilihan langsung oleh muktamirin dan beralih sepenuhnya ke mekanisme penunjukan melalui majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Perubahan peta politik internal organisasi Islam terbesar di Indonesia ini disahkan dalam Sidang Pleno III yang berlangsung sengit hingga Minggu (30/8/2026) dini hari di Gedung Serbaguna PP Bahrul Ulum, Jombang.
Opsi B yang mengusung mekanisme AHWA menang mutlak dengan meraih 401 suara, menumbangkan Opsi A (pemilihan langsung) yang hanya mengantongi 150 suara dari total 552 suara masuk.
“Dengan Opsi A tetap 150, Opsi B perubahan 401, dan yang tidak sah 1. Dengan segala hormat, inilah realitas yang kita terima,” tegas Pimpinan Sidang Pleno III, Mohammad Nuh, saat mengesahkan hasil rekapitulasi.
Kemenangan Opsi B mengubah total peta persaingan menuju kursi Ketum PBNU periode 2026–2031. Berdasarkan aturan baru ini, pemilihan tidak lagi ditentukan oleh aksi saling klaim suara di arena muktamar, melainkan melalui alur berikut, setiap utusan PCNU, PWNU, dan PCINU mengusulkan maksimal lima nama bakal calon Ketum PBNU untuk ditabulasi menjadi lima besar pemilik suara terbanyak.
“Kemudian, sembilan anggota majelis AHWA terpilih bersidang terlebih dahulu untuk menetapkan Rais ‘Aam Syuriyah PBNU,” ujar Muhammad Nuh.
Setelahnya, lima nama bakal calon Ketum wajib mengantongi restu tertulis dari Rais ‘Aam terpilih, sebelum akhirnya majelis AHWA bersama Rais ‘Aam bermusyawarah menetapkan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
Langkah ini dinilai sebagai upaya mengembalikan marwah kepemimpinan NU ke tangan para kiai sepuh serta menekan potensi politik uang dan faksionalisme akibat pemilihan terbuka.
Rangkaian Muktamar Ke-35 NU berlanjut pada Minggu pagi dengan agenda pengesahan penyesuaian AD/ART, pembacaan tata tertib, hingga sidang internal AHWA untuk menentukan nakhoda baru PBNU.
