Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya mulai menyiapkan regulasi untuk mendorong pengembangan wisata medis bertaraf internasional. Dalam Rapat Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2025 bersama manajemen RSUD Dr. Muhammad Soewandhie, Senin (26/5/2025), Komisi D menyoroti peluang besar menjadikan rumah sakit daerah sebagai pelopor medical tourism di Surabaya.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menilai RSUD Soewandhie bisa menawarkan layanan kesehatan terpadu yang di kombinasi dengan wisata kota. Ia menyebut Surabaya tak perlu meniru Malaysia, tetapi harus menciptakan penawaran serupa dengan karakter lokal.
“Surabaya punya potensi besar. Paket medical check-up yang terintegrasi dengan wisata bisa jadi magnet baru,” jelasnya.
Anggota Komisi D, dr. Michael Leksodimulyo, memberikan apresiasi atas capaian pendapatan rumah sakit yang di nilainya luar biasa. Ia ingin melihat strategi belanja untuk alat kesehatan dan pengembangan layanan khas rumah sakit.
“Soewandhie bisa jadi contoh nasional. Tapi kami ingin tahu apa langkah berikutnya,” katanya.
Ajeng Wira Wati, anggota Komisi D lainnya, meminta manajemen meningkatkan kualitas layanan agar mampu bersaing dengan rumah sakit swasta. Ia menilai pelayanan prima akan membuat masyarakat lebih percaya.
“Kalau mutunya bagus, pasien akan datang dan bahkan menyarankan ke keluarga,” ujarnya.
Manajemen Rumah Sakit Soroti Keterbatasan Skema BPJS
Direktur RSUD Dr. Soewandhie, dr. Billy Daniel Mesakh, menjelaskan bahwa rumah sakit sudah menyiapkan layanan unggulan, termasuk rencana pendirian Soewandhie Oncology Center. Namun ia mengaku regulasi BPJS saat ini membatasi ruang inovasi.
“Kami ingin tetap melayani publik, tapi juga mengembangkan layanan berbayar agar tetap berkelanjutan,” tegasnya. Ia juga mendorong seluruh staf memahami produk layanan dan visi baru rumah sakit.
Puspita Ayuningtyas dari Bappedalitbang mengungkapkan bahwa 12 rumah sakit di Surabaya sudah di ajukan ke Kementerian Kesehatan untuk masuk dalam jaringan medical tourism. Ia menyebut website promosi telah aktif dan kerja sama dengan biro perjalanan juga mulai berjalan.
“Kami sedang menunggu keputusan dari Dirjen. Bersamaan itu, kami juga koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk akses transportasi,” terangnya.(r7)
