Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa mulai kini ASN di lingkungan Pemkot Surabaya wajib menjalankan WFH satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat. Skema ini diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan teknis, melainkan mendorong pergeseran cara kerja menuju sistem yang lebih modern dan terukur.
“Saya tidak tahu salah saya di mana. Tiba-tiba dipanggil atas dasar aduan yang tidak jelas,” — Rindang Fridayati
“Jabatan adalah kepercayaan dan sarana memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar posisi.” – Yassierli
“Pilihan hari Rabu kita tanyakan kepada netizen dan dominan mereka menghendaki hari itu sebagai pilihan tepat bagi ASN untuk WFH,” ujarnya, Minggu (5/4).
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai strategis dalam merespons dampak turbulensi geopolitik dan tekanan energi global. Meski demikian, ia menilai kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor.
Dedik yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DLH Surabaya kini dipercaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.
Eri menegaskan, rotasi dilakukan untuk memastikan setiap pejabat bekerja sesuai kemampuan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kami mendukung WFH karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus terukur dan terarah,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
“Saya sampaikan, kerjanya pemerintah kota ini bukan lagi saya lihat kerja, tapi lihat output-outcome. Maka setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung,” ujar Wali Kota Eri, Rabu (1/4/2026).
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
