FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari institusi penegak hukum dan praktisi, di antaranya Irene Putrie dari Kejaksaan Agung RI, Yesti Mariani Gultom selaku Jaksa Pengacara Negara, serta Brigjen Pol Muhammad Syahduddi, Direktur Pengamanan Objek Vital Mabes Polri.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (10/4/2026).
“Transparansi parkir adalah yang diinginkan warga Kota Surabaya, dan itu yang sedang diwujudkan oleh Pemkot Surabaya. Dengan sistem ini, tidak ada lagi saling tuding. Yang utama saat ini adalah membangun budaya transparansi di kalangan juru parkir, sekaligus menindaklanjuti keinginan masyarakat agar pembayaran parkir lebih jelas dan akuntabel,” jelas Trio, Jumat (10/4/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 57 Tahun 2026 adalah hari ini pertama pelaksanaan WFH.
Di tengah fleksibilitas tersebut, aparatur sipil negara (ASN) tetap didorong untuk turun langsung ke lapangan. Sejak pagi, ratusan pegawai dari berbagai perangkat daerah (PD) menyisir bantaran Kali Tebu, mulai dari Jembatan Pogot hingga Jembatan Kedinding Asrori di kawasan Tanah Kali Kedinding, Surabaya.
Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya operasional, khususnya bagi pelaku usaha kuliner yang bergantung pada kemasan plastik.
“Masih banyak sampah plastik yang kami temukan di lapangan. Kemudian juga mungkin sekarang karena (harga plastik) naik ya, akhirnya juga pemulung memanfaatkan harga itu untuk memilah-milah di TPS,” kata M Fikser, Kamis (9/4/2026).
“Kalau tetap tidak mau (aktivasi rekening), ya diganti. Surabaya ini milik masyarakat bersama, jangan ada yang menang-menangan sendiri,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (9/4/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, menyampaikan bahwa sensus ini merupakan pelaksanaan kelima di Indonesia dan menjadi momentum penting untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan sistem kelistrikan di kawasan strategis, khususnya dalam mendukung operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
