Dalam peninjauan itu, Wali Kota Eri di dampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Syamsul Hariadi, serta Kepala Bidang Drainase DSDABM, Windo Gusman Prasetyo. Enam lokasi yang di tinjau meliputi Rumah Pompa Prapen, Margorejo, Gayungan, Ahmad Yani, Karah, dan Ketintang Madya. Beberapa proyek yang seharusnya sudah mendekati penyelesaian ternyata masih tertunda.
Temuan tersebut membuat Wali Kota Eri langsung menegur mandor proyek dan meminta dihubungkan dengan kontraktor. Ia menegaskan tidak ingin proyek ini lambat hanya karena kurangnya tenaga kerja.
Dalam agenda ini, kedua pihak menyepakati lima poin strategis terkait kebijakan ketenagakerjaan. Kesepakatan tersebut mencakup usulan Upah Minimum Kota (UMK), mekanisme dukungan iuran BPJS bagi pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penguatan iklim investasi yang kondusif di Surabaya.
Prosesi wisuda di tutup di Graha UNESA, Rabu (26/11/2025), di hadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, bersama jajaran kepala perangkat daerah dan para camat.
“Surabaya ini sudah smart city. Maka keamanannya juga harus mengimbangi dengan pendekatan yang lebih cerdas,” ujar Kahfi di DPRD Surabaya, Rabu (25/11/2025).
“Jangan rasis. Ini kota bisnis, kota ekonomi, tempat berbagai suku berjuang sejak 10 November,” tegas Baso, Selasa (25/11/2025).
Dari target Rp42,69 triliun di tahun 2025, Pemkot telah memenuhi Rp31,3 triliun pada triwulan III. “Tinggal Rp11 triliun lagi. Insyaallah target investasi tahun ini bisa tercapai,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Kehadiran Menteri Abdul Mu’ti merupakan bagian dari rangkaian peringatan HGN yang di gelar di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap dedikasi guru dalam mencerdaskan bangsa.
Penghargaan di serahkan langsung oleh Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan turut di saksikan Staf Khusus MenPANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip dan Retrokasi, Tasdik Kinanto, Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Anggota Komisi D, Abdul Ghoni, menyebut situasi lapangan sudah sangat mengkhawatirkan. Ia mengungkapkan adanya wilayah yang masuk zona merah dan pola transaksi yang membuat pelajar semakin rentan. “Narkoba di jual bukan hanya pakai uang, tapi hutang. Anak-anak awalnya gratis, lalu hutang, akhirnya mencuri karena ketagihan,” tegasnya. Ghoni menilai pengawasan di wilayah rawan harus di pertebal dan sinergi antarinstansi di perkuat.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
