“Dalam perspektif hukum tata negara, istilah alat negara mengandung makna bahwa Polri bersifat permanen, memiliki cakupan tugas yang luas, dan tidak di bentuk berdasarkan kebutuhan politik pemerintahan tertentu,” jelas Prof Juanda.
Headlines
Tag: PenegakanHukum
Polrestabes Surabaya Ungkap 540 Kasus Curanmor Sepanjang 2025
“Selama satu tahun ini, curanmor menjadi prioritas utama. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk fokus pada pengungkapan. Alhamdulillah, hingga saat ini 540 kasus berhasil kami tangani,” ujar Luthfie, Rabu (21/1/2026).
DPRD Surabaya Kawal Pengaduan Penggelapan Aset di Tenggilis
“Saya baru tahu tahun 2021. Selama itu saya tidak pernah memegang dokumen asli, hanya fotokopian. Bahkan saya tidak tahu alamat PPAT-nya,” ungkap Maria.
Baru Dibuka, Satgas Mafia Tanah Surabaya Langsung Banjir Laporan
“Laporannya cukup banyak, tetapi yang masuk kategori premanisme sampai kemarin sekitar delapan laporan,” ujar Tundjung, Rabu (14/1/2026).
Satgas Anti Premanisme Dinilai Kurang Libatkan DPRD
“Apakah DPRD atau pimpinan DPRD Kota Surabaya merupakan bagian dari Forkopimda? Jika iya, mengapa dalam peresmian Satgas tidak di sebutkan dan tidak tampak kehadiran unsur DPRD,” ujar Yona, Senin (5/1/2026).
Eri Cahyadi Pimpin Apel Satgas Anti Premanisme dan Mafia Tanah
Dalam arahannya, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat untuk bergerak bersama memberantas praktik premanisme dan mafia tanah di Kota Pahlawan.
Cak Eri: Ormas Preman Akan Dibubarkan di Surabaya
“Ketika tindakan itu di lakukan atas nama organisasi masyarakat, maka proses hukum harus berjalan. Dan kami akan merekomendasikan pembubaran ormas tersebut apabila terbukti melakukan premanisme di Kota Surabaya,” tegas Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Senin (29/12/2025) sore.
Restorative Justice di Surabaya Disertai Sanksi Sosial Mulai 2026
Penandatanganan PKS tersebut di lakukan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota bersama Kejari se-Jawa Timur dan di pusatkan di Gedung AG Pringgodigdo Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Surabaya, Senin (15/12/2025).
Pemprov Jatim–Kejati Teken MoU Pidana Kerja Sosial
“Kita memastikan bahwa sanksi pidana tidak berhenti pada penghukuman semata, tetapi menjadi sarana pemulihan sosial, pembelajaran, serta reintegrasi pelaku ke dalam komunitasnya,” ujar Khofifah.
KPPU Ingatkan Bahaya Monopoli Digital
Ifan menekankan bahwa penegakan hukum persaingan usaha ke depan tidak cukup hanya berbasis penanganan kasus, melainkan harus berevolusi menjadi pendekatan berbasis risiko yang bersifat proaktif.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.