“Hari ini kami memberikan santunan atau yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang pertama terkait santunan ketika almarhum dalam kondisi bekerja, yang kedua adalah beasiswa untuk putra pertama dan kedua, karena dalam BPJS ini ada beasiswa sampai kuliah,” kata Wali Kota Eri.
“Jangan sampai perda ini hanya bagus di atas kertas. Kita ingin benar-benar bisa mengukur sejauh mana rakyat terlindungi, baik pekerja formal maupun informal,” kata Ais.
“Penyesuaian ini tidak bisa di lakukan dalam waktu singkat. Jika di terapkan secara mendadak, produksi berisiko terhenti cukup lama dan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha,” ujarnya, Jumat (9/1).
Salah satu perwakilan korban, Mochammad Yusuf, mengungkapkan sejak 1 Agustus 2025, seluruh manajer dan supervisor di turunkan jabatannya tanpa alasan dan tanpa surat peringatan (SP). Akibatnya, mereka kehilangan tunjangan.
Surabaya, (DOC) – Kuasa hukum bos CV Sentoso Seal, Jan Hwa Diana, mendatangi rumah dinas […]
Lumajang,(DOC) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja, […]
Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bergerak cepat menanggapi laporan dugaan penahanan ijazah […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
