Surabaya. (DOC) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim tahun anggaran 2019 dinilai Badan Anggaran DPRD Jatim layak untuk dibahas. Fraksi – Fraksi di DPRD Jatim pun memberikan masukan dan pemandangan Umum atas Raperda tentang APBD Jatim 2019.
Juru bicara Fraksi NasDem Hanura DPRD Jatim, Moh Eksan di DPRD Jatim, Rabu (17/10) mengatakan, sesuai dengan nota keuangan Gubernur Jatim perangkaan APBD Jatim TA 2019 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 29.532.278.363.864. Meliputi, PAD sebesar Rp 16.566.122.253.064, dana perimbangan sebesar Rp 12.937.664.2019.800 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 28.491.000.901.
Sedangkan untuk belanja daerah, kata Eksan dianggarkan sebesar Rp 31.088.909.433.080,89, sehingga APBD Jatim 2019 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 1.556.631.069.216,89 yang akan ditutup dengan pembiayaan netto.
Sementara untuk pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.556.631.069.216,89 yang berasal dari penerimaan pembiayaan Rp 1.856.631.069.216,89. Meliputi Silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 1.526.174.869.217 dan dari penerimaan kembali pemberiaan pinjaman sebesar Rp 330.456.199.999,89 serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 300 miliar yang dipergunakan untuk penyertaan modal pemprov Jatim.
“Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 1.556.631.069.216,89 yang merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” kata Eksan yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim.
Kerangka kebijakan umum APBD Jatim 2019, kata Eksan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 yang mengambil tema Pembangunan SDM Jatim sebagai pengungkit pertumbuhan inklusi. Hal ini juga sejalan dengan RKP 2019 yakni pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas yang difokuskan pada lima bidang garapan. Seperti peningkatan nilai tambah agro maritim melalui industri serta pemanfaatan akselerasi pariwisata.
Melihat tema, fokus dan prioritas RKP 2019, Fraksi NasDem Hanura patut mengapresiasi karena pilihan pembangunan inklusi merupakan pilihan yang tepat dan strategis di tengah pembangunan yang masih melahirkan disparitas.
“Namun seberapa prioritas dan fokus tersebut mampu menghilangkan kesenjangan sosial yang ada. Apakah prioritas dan fokus tersebut juga mampu mencerminkan pembangunan yang komprehensif dan bukan parsial semata,” tegas politisi asal Jember.
Kemudian yang tak kalah penting, lanjut Eksan, apakah penentuan prioritas tersebut berangkat dari prinsip-prinsip rasa keadilan dan kepatutan, transparan dan melibatkan aspirasi masyarakat.
“Kami berharap selain prioritas dan fokus tersebut juga bisa tambah terkait lapangan perkerjaan, sulitnya kondisi ekonomi rakyat, kondisi jalan masih kurang baik, mahalnya harga kebutuhan pokok dan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan serta sulitnya mendapatkan air bersih karena kekeringan,” ungkap Eksan.
Selain persoalan tersebut, Fraksi NasDem Hanura juga menyoroti soal penyediaan pangan di Jatim. Mengingat lahan pertanian di Jatim hampir 40 persen mengalami peralihan fungsi. Padahal jumlah penduduk Jatim terus bertambah, sementara perubahan iklim (anomali) mengacaukan budidaya dan penurunan kualitas lingkungan sehingga tingkat produktivitas pangan terus menurun.
Sementara itu, dari juru bicara F-PDIP Agatha Retnosari, menyatakan ada beberapa poin yang mendapat perhatian khusus dari masalah pendapatan dan belanja dalam RAPBD Jatim 2019. Diantaranya, masalah pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
“Apa saja program APBD 2019 untuk mengatasi rendahnya harga gabah serta tingginya kadar air pada beras petani. Lalu mengatasi makin tergantungnya pada import kedelai serta distribusi kelompok tani yang mendapatkan fasilitas kredit murah dari Bank Jatim dan UMKM. Kemudian cara mengatasi makin menyusutnya lahan pertanian karena alih fungsi,” terang Agatha.
Sedangkan untuk masalah pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja, lanjut Agatha, pertanyaan yang ingin ditanyakan adalah menyangkut bagaimana pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan minimal 20 persen sebagaimana amanat UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan belanja fungsi kesehatan 10 persen sesuai amanat UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
“Bagaimana upaya memperjuangkan GTT dan PTT dapat mengikuti proses menjadi ASN, dan kemungkinan memasukkan tenaga non ASN khususnya yang bertugas di daerah pelosok pada program BPJS Ketenagakerjaan di APBD Jatim 2019,” ungkap politisi asal PDIP.
Dalam masalah pekerjaan umum dan perhubungan, F-PDIP juga minta penjelasan Gubernur Jatim tentang penyelesaian pembangunan pengolahan limbah B3 tahun 2019. Penyelesaian Jalur Lintas Selatan dan penuntasan jalan tol di Jatim serta target penyelesaian pembangunan waduk, saluran irigasi dan embung di Jatim pada tahun 2019.
Semakin maraknya intensitas bencana di Indonesia juga menjadi perhatian serius F-PDIP. Karena itu, Agatha juga menanyakan sejauhmana langkah antisipasi masalah kebencanaan dan program mitigasi bencana, edukasi ke masyarakat apakah sudah dipersiapkan dengan baik dan telah memadai. “Anggaran siaga yang di BPBD dan kesiapan personalia mengantisipasi bencana yang muncul seperti apa? beber anggota Komisi E DPRD Jatim.
Kemudian untuk masalah dunia usaha dan industri, lanjut Agatha pihaknya meminta penjelasan terkait upaya mengungkit usaha ekonomi koperasi khususnya kopwan dan UMKM agar Jatim tidak bergantung pada usaha ekonomi dengan modal besar. “Upaya mendorong tumbuhnya ekonomi digital yang dipelopori generasi millenial dan perempuan dalam APBD 2019 seperti apa, kami minta dijelaskan,” jelasnya. (wan/jn/pca)