Surabaya,(DOC) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mendorong Pemerintah kota (Pemkot), agar 40 anggaran pemberdayaan UMKM terserap maksimal dan tepat sasaran.
Sebelumnya APBD kota Surabaya tahun 2023 dengan kekuatan Rp. 11,2 triliun telah di sahkan oleh DPRD dan Pemkot Surabaya 10 November lalu. Komitmen pemerintah, 40 persen APBD 2023 akan di gunakan untuk pemberdayaan UMKM.
“40 persen anggaran untuk pemberdayaan UMKM dari APBD 2023. Harapannya mampu menumbuhkan pergerakan ekonomi para pelaku UMKM. Tentunya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro di Surabaya,” terang legislator PDIP Surabaya ini, di sela kunjungannya di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, untuk melihat pelatihan UMKM yang di selenggarakan Pemprov Jawa Timur.
Ia mengatakan, banyak cara yang bisa di lakukan Pemkot Surabaya untuk penyerapan anggaran UMKM agar tepat sasaran.
“Di antaranya menggelar pelatihan yang di ikuti dengan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Mulai dari pembuatan bahan baku, proses produksi sampai pemasaran. Dengan begitu para pelaku UMKM di Surabaya bisa mandiri nantinya,” jelas Anas.
Selain itu menurut Anas, melalui Perda Perseroda PT BPR Surya Artha Utama (SAU) yang sudah di sahkan, Pemkot Surabaya memberikan penyertaan modal kepada bank BUMD tersebut sebesar Rp 10 milyar di tahun 2022 dan Rp 50 milyar di tahun 2023.
“Penyertaan modal tersebut penggunaannya di prioritaskan sebagai kredit usaha bagi pelaku UMKM di Surabaya. Bunganya ringan dan syaratnya mudah. Cukup datang ke BPR SAU,” imbuhnya.
Supaya kredit tersebut terserap maksimal, Anas meminta supaya BPR SAU melakukan intens melakukan sosialisasi.
“Hal ini penting agar para pelaku UMKM tidak terlilit hutang ke pinjol atau rentenir dengan bunga tinggi. Supaya para pelaku UMKM ini bisa tumbuh bukannya terpuruk akibat hutang,” jelasnya.
Anas Karno menegaskan Komisi B DPRD Surabaya akan serius mengawal pemberdayaan UMKM yang sudah diprogramkan anggarannya lewat APBD 2023.
“Sehingga penggunaannya betul-betul untuk pemberdayaan UMKM. Sehingga ekonomi yang cenderung stagnan di masa pandemi, sekarang diharapkan bisa tumbuh dan bergerak. UMKM merupakan ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Pemberdayaan UMKM di Surabaya mendapat dukungan dari legislatif Provinsi Jawa Timur. Yordan M Bataragoa legislator PDIP DPRD Provinsi Jatim, yang turut hadir di pelatihan UMKM Kecamatan Tenggilis Mejoyo berharap, UMKM di Surabaya bisa naik kelas.
“Penghasilannya meningkat, omzetnya meningkat. skala produksinya meningkat. Kemudian berkembang usahanya, penasarannya baik dan semakin naik. Tujuan akhirnya naik kelas dengan kesejahteraan yang meningkat pula,” terangnya.
Yordan mengakui tidak mudah menjadi pelaku UMKM. Tidak sedikit pelaku UMKM mentalnya tidak kuat, kurang ulet dan tidak inovatif.
“Dan ini yang kita coba satu-persatu dibantu melalui pelatihan UMKM di Surabaya,” pungkasnya.(r7)