Surabaya, (DOC) – Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan pesan penting dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025. Acara ini di hadiri oleh 98 wali kota dan berlangsung di Convention Hall Grand City, Kamis (8/5/2025).
Dalam sambutannya, Bima menyoroti tantangan besar yang di hadapi Indonesia ke depan. Fokus utamanya adalah memperkuat kapasitas fiskal di tiap daerah. Ia menilai, kemandirian fiskal menjadi kunci kemajuan daerah tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.
Ia kemudian menyebut Kota Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terkuat saat ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya mencapai 73 persen dari total anggaran. Selain Surabaya, beberapa kota lain juga di sebut memiliki fiskal yang kuat, seperti Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan, Denpasar, dan Bandung.
“Ini kota-kota yang PAD-nya lebih dominan di banding dana transfer pusat. Harapan kita, pada 2045, seluruh kota di Indonesia memiliki kekuatan fiskal yang terus meningkat,” ujarnya.
Untuk mencapai hal itu, menurut Bima, efisiensi anggaran menjadi langkah penting. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang. Dengan memangkas pemborosan, daerah bisa menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat.
Data Efisiensi Terbaru
Ia pun mengungkap data efisiensi terbaru dari Dirjen Keuangan Daerah. Anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp44 triliun kini di potong menjadi Rp34 triliun. Sementara itu, anggaran seremonial di pangkas dari Rp48 triliun menjadi Rp45 triliun.
Bima juga memberi apresiasi khusus kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia mencontohkan kebijakan efisiensi anggaran yang di lakukan Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah pengalihan dana Rp1 triliun—yang awalnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi dana pembangunan sekolah dan infrastruktur pendidikan.
Menurut Eri, dalam mengelola fiskal, pemerintah harus menetapkan skala prioritas yang jelas. Ia menekankan bahwa program-program kerakyatan seperti pendidikan dan kesehatan harus sejalan dengan proyek infrastruktur besar yang mendongkrak ekonomi daerah.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Ini juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang di canangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi lintas sektor dan lembaga,” ujar Eri.
Ia juga menekankan bahwa paradigma pembangunan telah berubah. Kini, pendekatan “membangun untuk warga” (governing for citizen) bergeser menjadi “membangun bersama warga” (governing with citizen). Oleh karena itu, peran DPRD dan partisipasi publik sangat di butuhkan.
Sebagai penutup, Eri menjelaskan bahwa pembangunan Surabaya kini berorientasi kawasan. Bukan lagi di batasi oleh wilayah administratif. Hal ini terlihat dalam pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dengan daerah sekitar, sebagai bagian dari strategi aglomerasi. (r6)
