Surabaya,(DOC) – Cakupan layanan pelanggan PDAM Surya Sembada Surabaya kembali menuai sorotan anggota DPRD kota Surabaya.
Menyusul adanya keluhan warga Surabaya di perkampungan padat penduduk yang tak menikmati air bersih PDAM selama 10 tahun.
“Sudah 10 tahun air PDAM mati. Kita sudah berkali-kali lapor ke pihak PDAM bahkan datang ke kantor PDAM, tapi hasilnya nihil. Pipa saluran PDAM sampai sekarang belum di perbaiki,” ujar Mohammad Zulkarnaen warga Blauran Kidul gang1 nomor 8 Surabaya, Sabtu(30/7/2022) sore.
Zulkarnaen ini menyampaikan keluhannya kepada Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya, yang langsung meninjau rumahnya, setelah mendapat keluhan.
Menurut dia, terdapat sekitar 20 rumah yang belum menikmati layanan air bersih dari PDAM Surya Sembada.
“Pemukiman ini perbatasan. Jadi barisan rumah di sebelah barat masuk Blauran Kidul gang 1. Sedangkan di sisi timur masuk Kebangsren,” terang dia.
Zulkarnaen mengaku, bahwa dulu pernah ada petugas PDAM yang mendatangi kampungnya untuk melakukan pengukuran. Namun hasilnya yang di tunggu warga, sampai sekarang belum ada tindakan.
“Katanya menunggu anggaran,” kata Zulkarnaen menirukan ucapan petugas PDAM Surya Sembada.
Selama ini, sambung dia, warga membeli air bersih ke penjual keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Warga beli air bersih ke penjual gledekan (tangki air pakai gerobak) untuk mencuci, masak dan mandi. Ya perbulannya sampai Rp 500 ribu – Rp 600 ribu-an. Kalau penjual air gledekan tidak datang, ya terpaksa kita beli air galon isi ulang,” katanya.
Untuk mengurangi pengeluaran akibat membeli air bersih, lanjut Zulkarnaen, warga termasuk dia harus rela memakai air sumur untuk mandi. Meskpun kondisi air keruh.
“Mau gimana lagi. Terpaksa untuk menghemat biaya. Padahal kita ini tinggal di pusat kota,” ujar dia.
Berbeda keluhan dengan warga Baluran lainnya. Di lokasi yang sama, seorang ibu-ibu wadul ke anggota DPRD kota Surabaya ini. Ia mengaku bahwa dia masih di kenakan tagihan untuk biaya administrasi dengan kondisi air bersih PDAM tak teraliri atau padam.
“Bulan Januari, Maret, April tagihannya sekitar Rp 18 ribu-an. Setelah itu naik sekitar Rp 60 ribu-an lebih. Ini membingungkan. Kita tidak dapat air tapi tetap di suruh bayar,” keluh ibu-ibu yang di panggil bu Tia.
Menurut ibu Tia, akhirnya ada 3 warga yang berhenti menjadi pelanggan PDAM Surya Sembada, karena keberatan membayar biaya administrasi itu.
Mendengarkan keluhan warga tersebut, Anas Karno yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya ini mengaku sangat prihatin.
“Perkampungan ini letaknya di pusat kota lho. Pusat kegiatan bisnis segi empat emas. Dekat dengan Kampung Ketandan dan Tunjungan Romansa yang sekarang jadi ikon wisata kota Surabaya,” kata Anas dengan nada kesal.
Politisi PDIP Surabaya ini mendesak PDAM Surya Sembada agar segera menangani persoalan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.
“Sebenarnya ini perkara mudah. Wong jaringan pipa di kampung ini sudah ada. Di dukung juga jaringan di kampung sekitarnya juga ada. Apalagi aliran air di kampung tetangga juga normal,” tandasnya.
Ia meminta PDAM Surya Sembada lebih mendetail lagi melayani ketersediaan air bersih untuk warga. Mengingat masih banyak warga Surabaya yang belum mendapat aliran air bersih PDAM Surya Sembada.
“Apalagi sekarang Pak Dirut PDAM yang baru, lagi giat menambah pemasangan jaringan baru sambungan rumah untuk mengejar target 2023 seluruh warga Surabaya mendapat air bersih PDAM,” pungkasnya.