Jakarta,(DOC) – Badan Eksekutif Mahasiswa Selkuruh Indonesia (BEM SI), Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi mendesak pertanggungjawaban pemerintah terkait situasi negara yang di klaim semakin memburuk. Mereka menggusung tagar #Indonesia Gelap dalam unjuk rasa ini.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Herianto mengungkapkan, alasan mahasiswa menggaungkan tagar itu untuk menunjukkan banyak kebijakan pemerintah yang tidak transparan.
“Banyak kebijakan-kebijakan itu yang gelap. Tidak terang ke masyarakat,” kata Herianto, Selasa (18/2).
Herianto mengatakan mahasiswa juga melihat masih banyak kasus-kasus dugaan korupsi dan hak asasi manusia (HAM) yang gelap. Kasus-kasus itu juga tidak pernah diungkap ke publik.
Selain itu, pemilihan tagar itu untuk menunjukkan adanya kontradiksi cita-cita pemerintah terhadap generasi muda. Pemerintah ingin mencetak generasi emas 2045. Namun, tindakan pemerintah saat ini justru menghambat impian itu. “Sebab, calon generasi emas saat ini dalam posisi dikekang,” kata dia.
Dalam unjuk rasa kemarin, BEM SI memiliki sejumlah tuntutan. Mahasiswa ingin pemerintah mencabut kebijakan pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu justru berdampak buruk bagi masyarakat. Apalagi, kebijakan pemangkasan juga menyasar anggaran pendidikan. Padahal, konstitusi sudah memberi amanah untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan semua orang berhak mendapatkannya.
BEM SI juga menuntut ada transparansi pembangunan. Banyak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) justru merugikan masyarakat dengan melakukan penggusuran.
Selain itu, BEM SI meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis. Alasannya, instruksi pusat kadang tidak sampai ke daerah.
Tidak hanya itu, BEM SI meminta penolakan revisi UU Minerba. Lalu, menolak dwiungsi TNI dan meminta sahkan RUU perampasan aset.
Bertajuk Indonesia Gelap, demo yang dihelat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bersama koalisi masyarakat sipil ini muncul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator BEM Pusat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah Yogi Syahputra menilai pemangkasan anggaran akan berdampak kepada kualitas pendidikan.
“Kami menilai bahwa pendidikan dan kesehatan itu merupakan faktor utama yang harus ditunjang oleh pemerintah itu sendiri. Dan karena itu, kami sangat tidak memikirkan bahwa (anggaran) pendidikan itu dipotong,” ujar dia di Jakarta, Senin(17/2/2025) kemarin.(rd)
