Surabaya (DOC) – Masalah pemutusan listrik dan air di Apartemen Bale Hinggil semakin berlarut. Komisi C DPRD Kota Surabaya berencana memanggil manajemen apartemen dan perwakilan penghuni untuk mengklarifikasi persoalan ini. Namun, pemanggilan tersebut masih menunggu persetujuan dari pimpinan DPRD Surabaya.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, menekankan bahwa audit keuangan harus segera di lakukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) yang selama ini menjadi sorotan warga.
Sejak Selasa (25/2/2025), sebanyak 300 kepala keluarga (KK) di Apartemen Bale Hinggil mengalami pemutusan listrik dan air. Pemutusan ini di duga berkaitan dengan sistem pembayaran IPL yang di gabungkan dengan tagihan listrik dan air tanpa persetujuan penghuni.
Dalam pertemuan dengan pengelola, Josiah yang mendampingi warga menyatakan bahwa sistem penetapan IPL tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pengelola hanya membandingkan biaya IPL dengan apartemen lain tanpa dasar yang jelas. Padahal, ada regulasi yang mengatur transparansi dalam perhitungan IPL,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya dugaan keuntungan sepihak dari kebijakan ini. Warga merasa di bebani biaya yang tidak wajar tanpa adanya penjelasan yang transparan.
DPRD Minta Audit dan Pemisahan Tagihan
Dalam mediasi yang di lakukan, DPRD Surabaya memberikan waktu lima bulan kepada manajemen apartemen untuk merapikan laporan keuangan dan menjalani audit independen.
Selain itu, DPRD juga menegaskan bahwa listrik dan air harus segera di nyalakan kembali tanpa syarat. Sambil menunggu penyelesaian, DPRD meminta agar tagihan IPL dipisahkan dari biaya listrik dan air.
“Kami mendesak pengelola segera menghidupkan listrik dan air penghuni. Ke depan, IPL tidak boleh lagi di gabung dengan tagihan lain agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tegas Josiah.
Dengan adanya rencana pemanggilan ini, DPRD berharap permasalahan segera terselesaikan. Warga pun menunggu keputusan yang memberikan keadilan bagi mereka. (r6)
