Surabaya,(DOC) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim mengambil langkah strategis untuk tangani banjir di empat wilayah terdampak, yakni Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Kota Surabaya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan bahwa salah satu upaya utama dalam penanganan banjir adalah membentuk forum sinergisitas guna merumuskan langkah konkret ke depan.
“Ini adalah momentum penting dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum ini. Untuk memastikan ada langkah konkret ke depan,” ujarnya usai meninjau kondisi Kali Lamong bersama Komisi D DPRD Jatim, Rabu(5/3/2025).
Dalam forum tersebut, Pemprov Jatim melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas (BBWS). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari masing-masing wilayah terdampak.
“Pelibatan seluruh stakeholder ini bertujuan agar penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” jelas Emil.
Forum Sinergisitas untuk Percepatan Penanganan Banjir
Ia menambahkan bahwa forum ini akan menjadi wadah koordinasi antara empat daerah terdampak. Sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, Pemprov, DPRD Jatim dan Pemerintah Pusat dalam tangani banjir.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menilai forum ini sebagai langkah penting untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis dalam menangani banjir Kali Lamong dan wilayah lain di Jawa Timur.
“Forum ini melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir. Tidak hanya di Kali Lamong, tetapi juga di seluruh Jawa Timur,” katanya.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menyambut baik inisiatif ini dan berharap forum tersebut di perkuat. Mengingat penyelesaian persoalan banjir memerlukan sinergi lintas sektor.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Gresik telah melakukan berbagai upaya. Seperti normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 kilometer menggunakan APBD murni, serta pembangunan kolam retensi di Kecamatan Cerme sebagai langkah mitigasi banjir.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat berperan dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir di sepanjang Kali Lamong,” jelasnya.(wafik)
