Surabaya,(DOC) – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi pada Senin(28/4/2025) untuk menindaklanjuti audiensi dari Aliansi Surabaya Peduli AIDS (ASPA) bahas soal upaya eliminasi pengidap HIV/AIDS dan TBC. Rapat berlangsung di ruang Komisi D, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, dan diikuti perwakilan Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disbudporapar, Disnaker, serta Satpol PP.
Dalam rapat, anggota Komisi D Ajeng Wira Wati menekankan pentingnya penanganan HIV/AIDS dan eliminasi pasien AISP secara serius. Ia menegaskan Surabaya harus berhati-hati tapi progresif dalam mengelola persoalan ini.
“Kita harus cepat bergerak. Dengan Perpres 16 Tahun 2018, kita dukung Medical Reminder System dan perbaikan layanan kesehatan untuk warga,” ujar Ajeng Ketua Fraksi Gerindra.
Ajeng juga mendorong optimalisasi penggunaan APBD melalui skema swakelola lintas dinas. Ia menuntut alokasi anggaran yang konsisten, bukan sekadar wacana.
“Kita pastikan setiap tahun ada dukungan nyata untuk eliminasi HIV/AIDS,” tegasnya.
Perlu Shelter Untuk Penyandang HIV dan TBC
Sementara itu, William Wirakusuma mengusulkan pembaruan Perda HIV/AIDS yang dibuat pada 2012. Ia menilai Perda lama sudah tidak relevan dengan dinamika Surabaya hari ini.
“Surabaya kota besar dan cepat berubah. Kita butuh regulasi yang lebih responsif,” kata William.
Ia juga mendorong pendirian shelter khusus untuk pasien HIV, AIDS, dan TBC. William menyinggung soal kebijakan penonaktifan KTP bagi pasien TBC yang menolak pengobatan.
“Ini bukan diskriminasi. Setelah pendekatan berulang, kami lakukan ini untuk mendorong pasien kembali berobat demi kesehatan mereka dan lingkungan,” jelasnya.
Dari pihak ASPA, juru bicara Hanif memaparkan hasil kerja sepanjang 2024. Mereka mendampingi 376 klien rehabilitasi narkoba dan menjangkau lebih dari 20.000 individu dari kelompok berisiko.
“Selama 2024, kami melakukan tes kesehatan pada lebih dari 6.400 orang di semester pertama, dan 8.500 orang di semester kedua,” ujar Hanif.
Ia menegaskan kerja ASPA selalu sinkron dengan program pemerintah daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan inklusif, serta eliminasi TBC dan HIV.
Sementara itu, Ani dari Rekat Peduli Indonesia menyoroti tantangan di lapangan. Ia mengatakan banyak pasien TBC, terutama yang resistan obat, berhenti berobat karena efek samping berat dan masalah ekonomi.
“Banyak pasien harian. Kalau mereka harus rutin berobat, penghasilan hilang, bahkan terlilit utang,” tutur Ani.
Ani juga mengingatkan soal berkurangnya bantuan dari donor internasional seperti Global Fund dan USAID. Menurutnya, keberlanjutan program kini bergantung penuh pada dukungan pemerintah daerah.
“Kalau pemerintah tidak segera bergerak, program eliminasi HIV/AIDS dan TBC bisa terganggu,” tegasnya.
Komisi D berjanji memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat revisi regulasi, dan mendorong penguatan program swakelola berbasis komunitas. Mereka juga memastikan penganggaran lebih proaktif untuk mempercepat eliminasi HIV/AIDS dan TBC di Surabaya.
“Ini bukan sekadar slogan. Kita ingin Surabaya benar-benar bebas AIDS dan TBC,” tutup dr. Akmarawita Kadir.(r7)
