Surabaya, (DOC) – Langkah tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam menyegel lahan parkir liar di sejumlah minimarket menuai dukungan dari kalangan akademisi. Sosiolog sekaligus Pengamat Kebijakan Publik UINSA, Andri Arianto, menyebut fenomena juru parkir liar sudah mengarah pada praktik pungli.
“Bayangkan orang belanja Rp10 ribu di minimarket tapi harus bayar parkir lebih dari 10 persen nilai belanja. Itu jelas tidak wajar,” kata Andri, Jumat (13/6/2025).
Ia menegaskan, keberadaan jukir liar seringkali merasa kebal hukum karena di duga di lindungi oknum aparat atau ormas. Jika tak segera di tertibkan, hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah.
“Parkir liar adalah bentuk kecil dari korupsi. Ini pungli yang di biarkan tumbuh,” tegasnya.
Andri menyebut sidak langsung oleh Wali Kota Eri adalah langkah awal yang baik. Namun, ia menilai harus ada tindak lanjut tegas dari OPD terkait, mulai dari peringatan tertulis hingga sanksi hukum ringan.
“Teguran itu harus berlanjut ke tindakan administratif dan hukum. Ini bukan sekadar penertiban, tapi pemulihan keadilan sosial,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya informasi publik tentang regulasi parkir, sehingga warga kerap tak berdaya saat di hadapkan jukir liar. Padahal, Perda Nomor 3 Tahun 2018 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 sudah mengatur jelas kewajiban penyediaan lahan parkir dan petugas resmi di tempat usaha.
Sebelumnya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap swalayan wajib menyediakan lahan dan petugas parkir resmi, lengkap dengan identitas. Jika melanggar, Pemkot bisa menyegel lahan parkir atau bahkan mencabut izin usaha.
“Semua tempat usaha harus punya petugas parkir resmi, berseragam, dan terdaftar. Kalau melanggar, ada sanksi,” kata Eri.
Langkah ini merupakan respons atas keresahan publik yang merasa terbebani dengan pungutan parkir di tempat yang seharusnya gratis atau di kelola secara resmi. (r6)
