Surabaya,(DOC) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Rini Widyantini, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Ia bahkan secara khusus memuji kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi yang di nilai mampu mengorkestrasi program-program strategis secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pemkot Surabaya telah menjadi pelopor keberhasilan reformasi birokrasi,” kata Menteri Rini saat mengunjungi Balai Kota Surabaya, Kamis(3/7/2025).
Menurutnya, Pemkot Surabaya menunjukkan kinerja terbaik secara nasional dalam penilaian indeks reformasi birokrasi. Surabaya menjadi contoh konkret dalam menerjemahkan kebijakan reformasi birokrasi tematik prioritas, seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri, ke dalam program-program nyata.
“Penilaian kami menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi Surabaya adalah yang terbaik di antara kementerian, lembaga, dan pemda lainnya,” tegasnya.
Peran Strategis Wali Kota Eri Cahyadi
Menteri Rini menilai keberhasilan Surabaya tidak lepas dari peran Wali Kota Eri Cahyadi yang mampu mengintegrasikan lintas dinas dalam pelaksanaan program tematik. Ia menyoroti bagaimana Eri mengorkestrasi seluruh perangkat daerah dalam satu gerakan kolektif, utamanya dalam program Padat Karya.
“Beliau mengorkestrasi seluruh dinas untuk punya program bersama lewat padat karya. Semua bergerak bersama untuk mengatasi kemiskinan,” ujarnya.
MPP Surabaya Jadi Contoh Nasional
Selain Padat Karya, Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola juga menjadi sorotan utama MenPAN-RB. Ia menyebut MPP Kota Surabaya termasuk dalam kategori Prima secara nasional dan menjadi salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia.
‘”MPP Surabaya mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem terpadu. Jumlah kunjungan masyarakat sangat tinggi,” puji Menteri Rini.
Menteri Rini juga mengingatkan bahwa reformasi birokrasi harus segera diimplementasikan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini, menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Reformasi birokrasi tidak boleh hanya berhenti di kebijakan. Harus responsif dan berdampak langsung bagi warga,” ujarnya.
Ia menyebut kunjungannya ke Surabaya sebagai bukti nyata bahwa Pemkot Surabaya telah menjalankan agenda reformasi birokrasi secara terstruktur dan terukur.(r7)
