Surabaya,(DOC) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang di gagas pemerintah. Program nasional ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, agar tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, mengatakan keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan dapur dan keamanan pangan. Menurutnya, proses pengolahan makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari kontaminasi hingga penurunan kualitas gizi.
“Di perlukan pemahaman yang kuat dari pengelola dapur mengenai standar higienitas dan tata kelola makanan. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama. Tenaga kerja yang terlibat wajib memiliki keahlian dan sertifikasi agar dapat bekerja secara profesional,” ujar Adik, Minggu (5/10), dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) di Surabaya.
Kadin Institute Fasilitasi Edukasi dan Sertifikasi Dapur Sehat
Melalui Kadin Institute, Kadin Jatim mengambil peran aktif dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar. Salah satu langkah konkretnya adalah menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi bagi pengelola dapur penyedia makanan bergizi di seluruh kabupaten/kota Jawa Timur.
Dalam kegiatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jatim, Andriyanto, menekankan pentingnya penyamaan pola pikir dan penerapan standar pengelolaan dapur di lapangan. Ia menyebut, banyak kendala di daerah lain yang muncul akibat lemahnya tata kelola dan rendahnya kompetensi SDM.
“Setiap dapur penyedia makanan bergizi harus memiliki tiga bentuk sertifikasi utama,” jelas Andriyanto.
Tiga sertifikasi tersebut meliputi:
1. Sertifikasi lembaga agar pengelolaan terstandar secara kelembagaan;
2. Penerapan prinsip HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk memastikan keamanan pangan di setiap tahap produksi;
3. Sertifikasi keahlian bagi juru masak (chef) agar dapat mengolah dan menyajikan makanan sesuai standar profesional.
“HACCP adalah sistem manajemen berbasis sains yang berfokus pada pencegahan risiko kontaminasi makanan. Dengan tujuh prinsip utamanya, sistem ini menjamin seluruh proses produksi berjalan aman dan higienis,” tambahnya.
Menu Harus Sesuai Kebutuhan Gizi dan Kondisi Penerima
Selain keamanan, penyusunan menu juga menjadi faktor penting dalam Program MBG. Andriyanto menjelaskan bahwa komposisi makanan harus di sesuaikan dengan usia dan kebutuhan gizi penerima manfaat — mulai dari bayi, anak sekolah, remaja, hingga lansia.
“Pemilihan bahan pangan bergizi sesuai kebutuhan kesehatan adalah kunci agar program ini tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan Program MBG di Jawa Timur sejauh ini berjalan aman, tertib, dan kondusif. Dengan dukungan lintas sektor, provinsi ini di nilai siap menjadi pilot project nasional dalam penerapan sertifikasi dan pendampingan dapur sehat bergizi.
“Kami ingin menjadikan Jawa Timur sebagai percontohan nasional dalam tata kelola dapur sehat, agar program ini benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujar Andriyanto.
Pendataan dan Sertifikasi Massal Dapur di 38 Kabupaten/Kota
Sementara itu, Direktur Kadin Institute, Nurul Indah Susanti, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan seluruh dapur penyedia makan bergizi di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Pendataan ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi, sekaligus menyiapkan skema pendampingan yang sesuai dengan karakteristik daerah.
“Sertifikasi akan mencakup tiga skema utama: bagi pengelola jasa boga, juru masak (cook), dan penjamah makanan (food handler). Dalam waktu satu bulan ke depan, pelatihan dan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh wilayah,” jelas Nurul.
Untuk pelaksanaannya, Kadin Institute menggandeng empat lembaga sertifikasi profesi (LSP), yakni Pesona Indonesia, Rajawali Hospitality, LSP Jaminan Mutu, dan Keamanan Pangan. Kolaborasi ini memastikan seluruh pelaku dan lembaga penyedia makanan bergizi memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi yang di akui secara nasional.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kadin Jawa Timur optimistis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya akan berjalan lebih terukur, aman, dan berstandar tinggi.
“Dengan sinergi antara pemerintah, Kadin, lembaga sertifikasi, dan seluruh pihak terkait, Jawa Timur siap menjadi provinsi percontohan nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas dan berdampak nyata bagi generasi muda Indonesia,” pungkas Adik Dwi Putranto. (r6)
