Surabaya,(DOC) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam mempercepat capaian inklusi keuangan nasional, dengan target ambisius 98 persen pada tahun 2045, bertepatan dengan momentum Indonesia Emas. Prinsip “no one left behind”, tidak ada seorang pun yang tertinggal, menjadi pilar utama dalam strategi perluasan akses keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa kemajuan inklusi dan literasi keuangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Namun, sinergi lintas sektor di nilai mutlak untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses keuangan yang layak dan berkeadilan.
“Prinsip no one left behind menjadi kunci utama dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal, termasuk kelompok difabel dan masyarakat di daerah terpinggirkan,” tegas Friderica dalam puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, Jumat malam (24/10).
Data terbaru OJK menunjukkan capaian literasi keuangan nasional sebesar 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 80,50 persen, dan jika mencakup produk asuransi sosial seperti BPJS, angkanya melonjak hingga 92 persen. Meski tergolong tinggi, OJK menegaskan percepatan dan pemerataan tetap menjadi prioritas untuk mencapai target jangka panjang pemerintah.
Sepanjang tahun 2025, OJK mencatat lonjakan signifikan dalam kegiatan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Sebanyak 5.182 kegiatan terlaksana di 37 kantor wilayah OJK, meningkat 67,87 persen di banding tahun sebelumnya, menjangkau berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pelaku UMKM, hingga masyarakat pedesaan.
Sementara itu, perkembangan akses keuangan baru juga mencatat hasil gemilang:
- Pembukaan 3,55 juta rekening bank baru (naik 0,27 persen).
- Sektor investasi tumbuh 310 persen dengan 643 ribu rekening baru.
- Industri asuransi menambah 951 ribu polis baru, tumbuh hampir 30 persen.
- Perusahaan pembiayaan mencatat 1,47 juta rekening baru, dan pegadaian menambah 5 juta rekening baru (naik 45 persen).
- Fintech semakin berperan besar dengan 720 ribu akun baru yang memperluas jangkauan layanan keuangan digital.
Bukan Sekedar Angka
Friderica menegaskan, inklusi keuangan bukan sekadar angka, tetapi fondasi bagi kesejahteraan yang berkelanjutan.
“Akses keuangan yang luas harus di iringi dengan pemahaman dan kemampuan mengelola keuangan secara bijak. Literasi adalah kunci untuk mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti pentingnya literasi keuangan sebagai penggerak ekonomi daerah. Berdasarkan data PDRB ADHB Triwulan II Tahun 2025, perekonomian Jatim mencapai Rp849,30 triliun, berkontribusi 25,36 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,44 persen terhadap nasional.
“Pertumbuhan ekonomi ini harus di barengi dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat, terutama pelaku UMKM, dapat tumbuh bersama,” tutur Khofifah.
Menurutnya, dukungan OJK terhadap UMKM sangat krusial mengingat sektor ini berkontribusi 60,08 persen terhadap PDRB Jawa Timur. Melalui kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, OJK bersama Pemprov Jatim terus menggelar berbagai program pra-kondisi di sejumlah kota seperti Malang, Kediri, dan Jember.
Salah satu kegiatan unggulan ialah Festival Jatim Inklusif, yang mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan, investasi aman, dan akses pembiayaan yang inklusif serta berkelanjutan.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Dengan kerja bersama, kita wujudkan keuangan yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat,” pungkas Khofifah. (ode/r6)
