Surabaya,(DOC) – Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (RS Kemenkes) Surabaya bersama Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Jawa Timur menggelar pertemuan strategis untuk membahas tantangan implementasi klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi. Agenda diskusi mencakup kesiapan SDM, alat kesehatan, pembiayaan, hingga strategi pengembangan layanan kesehatan di berbagai daerah.
Ketua Tim Kerja Penataan Sistem Rujukan Direktorat Pelayanan Klinis Kemenkes, Ratih Dwi Lestari, S.Kep., MARS, mengapresiasi capaian Jawa Timur yang di nilai bergerak sangat cepat dalam proses sinkronisasi data rumah sakit.
“Jawa Timur ini provinsi dengan jumlah rumah sakit terbanyak di Indonesia, sekitar 413. Namun per 17 November, sinkronisasinya sudah 100 persen. Bahkan saat kami minta pembaruan data satu minggu lalu, responsnya mencapai 89 persen. Itu sangat luar biasa,” ujar Ratih, Rabu (10/12).
Ratih menyebut, tantangan terbesar dalam klasifikasi berbasis kompetensi adalah pemenuhan SDM, terutama dokter spesialis. Meski demikian, strategi bisnis rumah sakit turut menentukan arah pengembangan kompetensi masing-masing fasilitas.
“Tidak semua rumah sakit harus naik kelas. Ada yang memang strateginya tetap di layanan madya karena sesuai kebutuhan wilayah. Dengan klasifikasi berbasis kompetensi ini, kekurangan rumah sakit terlihat jelas sehingga manajemen bisa menentukan langkah pengembangan,” terangnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk aktif mengawal pembaruan data agar potensi rumah sakit dapat berkembang optimal.
Transformasi Pembiayaan
Plh Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya, dr. Martha M.L. Siahaan, SH., MARS., MH.Kes, menambahkan bahwa transformasi pembiayaan menjadi tantangan besar bagi rumah sakit pemerintah. Pertemuan kali ini pun di susun untuk menyatukan perspektif direktur RSUD, rumah sakit TNI/Polri, dan kejaksaan yang menghadapi problem serupa.
“Pembiayaan di rumah sakit pemerintah itu sangat berbeda dengan di swasta. Setiap langkah harus sangat hati-hati karena risikonya besar. Salah sedikit bisa panjang urusannya,” tegas Martha.
Ia menceritakan perjalanan awalnya saat memimpin RS Kemenkes Surabaya yang masih serba terbatas — hanya enam pegawai, tanpa petugas keamanan, dan fasilitas minim. Meski demikian, ia memilih fokus pada inovasi kecil yang realistis.
“Prinsip saya, don’t limit your challenge. Apa yang ada di depan mata, itu yang kita kerjakan dulu. Ketika dokter hanya 50 orang dan perawat 50 orang, kami mulai dari layanan yang bisa di jalankan: medical check-up, telehealth, home care, hingga penitipan lansia saat Lebaran,” jelasnya.
Berbagai inovasi sederhana namun bermanfaat menjadi pondasi awal rumah sakit sebelum peralatan lengkap dan izin terpenuhi.
“Kami bahkan turun ke TK untuk tes IQ anak-anak, bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, sampai membangun jaringan komunikasi di tingkat RT. Inovasi itu tidak harus mewah, yang penting bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tuturnya. (r6)
