Lumajang,(DOC) – Bupati Lumajang Indah Amperawati menutup operasional pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Sabtu (11/4/2026). Tim gabungan menemukan sekitar 1.000 tabung LPG subsidi di lokasi tersebut.
Jumlah tersebut jauh melampaui kuota resmi. Karena itu, kondisi ini diduga memicu kelangkaan gas melon di sejumlah wilayah Lumajang.
“Hari ini kami bersama Pertamina memutus hubungan usaha dengan pangkalan di Desa Jarit. Kami juga sudah menempel bukti penutupan di lokasi,” tegas Indah.
Menurut Indah, setiap pangkalan hanya boleh menyimpan sekitar 100 tabung untuk distribusi dan 100 tabung untuk stok. Namun, saat tim turun ke lapangan, jumlah tabung justru mencapai hampir 1.000 unit.
“Seharusnya maksimal 200 tabung. Namun di lapangan hampir seribu. Ini jelas pelanggaran serius,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai kelebihan stok tersebut berpotensi mengganggu distribusi LPG subsidi ke masyarakat.
Sebelumnya, Pemkab Lumajang menerima banyak aduan terkait kelangkaan LPG 3 kilogram. Tak hanya langka, harga di lapangan juga melonjak tinggi.
Bahkan, harga sempat mencapai Rp24 ribu hingga Rp35 ribu per tabung. Padahal, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18 ribu.
“Ini sudah di luar nalar. LPG 3 kilogram untuk masyarakat kecil, tetapi harganya melonjak tinggi,” tegasnya.
Dugaan Praktik Ilegal
Di sisi lain, Indah juga menyoroti dugaan praktik pemindahan isi LPG subsidi ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram oleh oknum agen dan pangkalan.
Karena itu, ia meminta aparat kepolisian segera mengusut praktik tersebut hingga tuntas.
“Pengisian gas 12 kilo dari tabung subsidi harus dihentikan mulai hari ini. Saya minta Kapolres mengusut tuntas,” ujarnya.
Selain itu, Indah meminta Pertamina membuka peluang pendirian pangkalan baru. Langkah ini penting agar distribusi LPG tetap berjalan lancar setelah penutupan.
“Kalau warga terdampak, saya minta segera buka pangkalan baru. Jika perlu, saya siap keluarkan surat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan HET LPG 3 kilogram tetap Rp18 ribu di tingkat pangkalan. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pihak tidak menyalahgunakan distribusi.
“Pangkalan adalah ujung distribusi. Jangan disalahgunakan karena ini kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.(r7)
