Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjadi salah satu responden dalam Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Didampingi Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, tiga petugas sensus mendatangi langsung rumah dinas wali kota di Jalan Sedap Malam, Rabu (17/6/2026) malam, untuk melakukan pendataan aset dan kondisi ekonomi keluarga.
Wali Kota Eri menjelaskan bahwa sensus ini sangat penting untuk memperbarui basis data perekonomian masyarakat secara akurat, termasuk menentukan klasifikasi desil rumah tangga. Data yang diperbarui secara berkala dinilai krusial agar program intervensi dan penyaluran bantuan pemerintah bisa lebih transparan dan tepat sasaran.
“Saya berterima kasih kepada BPS yang sudah melakukan sensus ekonomi kepada saya pribadi dan keluarga. Saya berharap ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas,” ujar Eri.
Menurutnya, hasil sensus akan menunjukkan tingkat perekonomian setiap rumah tangga, termasuk untuk mengetahui posisi masyarakat dalam kelompok desil tertentu. Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai penting agar pemerintah memiliki basis data yang selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat.
“Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi ini adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil, mungkin bisa nanti dijadikan desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6,” ujarnya.
ia pun mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas BPS melakukan pendataan. Eri memahami bahwa sebagian masyarakat mungkin merasa jenuh karena sering menjadi objek pendataan. Namun, proses tersebut diperlukan untuk memastikan data sosial ekonomi terus diperbarui sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.
“Updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali, agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkot Surabaya. Sensus Ekonomi 2026 yang digelar 10 tahun sekali ini menargetkan pendataan menyeluruh di Kota Pahlawan, mencakup 1.402 usaha besar, 13.000 usaha menengah, dan sekitar 490.000 UMKM.
Metode pendataan dari rumah ke rumah (door to door) sendiri sudah berlangsung sejak 15 Agustus hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.980 petugas lapangan. BPS optimistis tantangan penolakan di lapangan dapat teratasi lewat pendekatan persuasif dan kerja sama dengan pemkot.
