Surabaya, (DOC) – Kinerja industri perbankan di Jawa Timur masih menunjukkan tren positif hingga April 2026. Penyaluran kredit terus bertumbuh, penghimpunan dana masyarakat meningkat, dan kondisi permodalan serta likuiditas perbankan tetap terjaga kuat.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur mencapai Rp628,02 triliun atau tumbuh 2,87 persen secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan mencapai Rp840,77 triliun, meningkat 5,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Timur, Horas VM Tarihoran, mengatakan industri perbankan di Jawa Timur masih berada dalam kondisi yang sehat dengan dukungan permodalan dan likuiditas yang kuat.
“Kondisi likuiditas bank umum yang berkantor pusat di Jawa Timur masih sangat longgar. Indikator AL/DPK mencapai 29,13 persen dan AL/NCD sebesar 135,70 persen, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan,” kata Horas, Selasa (23/6/2026).
Selain likuiditas yang memadai, permodalan perbankan juga terjaga kuat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 32,92 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross berada di level 3,72 persen dan masih dalam batas yang terkendali.
Berdasarkan penggunaannya, kredit modal kerja masih menjadi penopang utama penyaluran kredit di Jawa Timur. Nilainya mencapai Rp314,67 triliun atau setara 50,11 persen dari total kredit yang disalurkan. Selanjutnya, kredit konsumsi tercatat sebesar Rp198,90 triliun atau 31,67 persen, sedangkan kredit investasi mencapai Rp114,45 triliun atau 18,22 persen.
Dari sisi sektor ekonomi, kredit terbesar masih mengalir ke sektor rumah tangga dengan nilai Rp191,80 triliun atau 30,54 persen dari total kredit. Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp156,90 triliun atau 24,98 persen, industri pengolahan Rp121,21 triliun atau 19,30 persen, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan Rp51,12 triliun atau 8,14 persen, serta sektor konstruksi Rp23,02 triliun atau 3,67 persen.
Meski kinerja perbankan secara umum masih positif, OJK memberi perhatian khusus terhadap kualitas kredit di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hingga April 2026, outstanding kredit UMKM di Jawa Timur mencapai Rp230,93 triliun atau berkontribusi 36,77 persen terhadap total kredit perbankan. Namun, rasio kredit bermasalah UMKM tercatat sebesar 5,45 persen, melampaui ambang batas yang menjadi perhatian regulator.
Menurut Horas, kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu direspons melalui penguatan ekosistem UMKM. Upaya yang dibutuhkan antara lain melalui proses kurasi usaha, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, edukasi, serta penguatan literasi keuangan agar pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat berlangsung lebih sehat dan berkelanjutan.
Di tengah tingginya NPL UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur justru menunjukkan kinerja yang relatif baik. Outstanding KUR tercatat mencapai Rp67,76 triliun dengan rasio NPL yang terjaga di level 2,12 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan penyaluran KUR terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Tengah. Kontribusinya bahkan mencapai 31,45 persen terhadap total penyaluran KUR di Pulau Jawa.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan Jawa Timur masih memiliki fondasi yang kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, perbaikan kualitas kredit, khususnya di segmen UMKM, menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian bersama agar pertumbuhan pembiayaan tetap berkelanjutan.
