Surabaya,(DOC) – Capaian inklusi keuangan Indonesia menembus angka 92 persen, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti jurang lebar antara akses keuangan dan literasi keuangan masyarakat.
Dalam Finexpo 2025 di Tunjungan Plaza Surabaya, Kamis (23/10), Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Mohammad Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa meskipun masyarakat makin mudah membuka rekening atau mengakses pinjaman, pemahaman terhadap produk keuangan masih rendah.
“Literasi keuangan baru 65,46 persen. Ini artinya, banyak yang sudah punya akses, tapi belum tentu paham manfaat dan risikonya,” ujar Ismail.
Kondisi ini membuat masyarakat rentan terhadap penipuan investasi ilegal atau pinjaman online (pinjol) tanpa izin, karena minimnya pengetahuan tentang keamanan layanan keuangan.
OJK pun menekankan bahwa inklusi sejati bukan sekadar membuka akses, tetapi membekali masyarakat dengan pemahaman mendalam, agar dapat merencanakan masa depan secara finansial, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga investasi.
Ismail juga menyoroti ketimpangan di tingkat daerah, termasuk di Jawa Timur. Banyak wilayah yang masih belum terjangkau layanan digital, padahal transformasi digital seperti e-wallet dan e-commerce tumbuh pesat di kota-kota besar.
“Masih ada ketimpangan dalam kepemilikan tabungan, asuransi, dan akses kredit, khususnya bagi UMKM,” tambahnya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menargetkan inklusi keuangan nasional sebesar 91 persen di 2025, dan 98 persen pada 2045. OJK mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang meliputi pemerataan digital, edukasi, dan pemberdayaan UMKM.
“Tujuan akhir dari inklusi keuangan adalah kesejahteraan. Ketika pemahaman dan akses berjalan seimbang, ekonomi nasional akan tumbuh lebih kuat dan merata,” tutup Ismail. (r6)
