Surabaya,(DOC) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi untuk mendorong investasi berkualitas. Langkah ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan menyatukan langkah. Mereka ingin mempercepat transformasi ekonomi, memperluas investasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BI: Jawa Timur Punya Modal Kuat Tarik Investor
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan stabilitas makroekonomi yang terjaga mampu meningkatkan kepercayaan investor.
Selain itu, posisi strategis Jawa Timur sebagai gerbang Indonesia Timur menjadi nilai tambah. Infrastruktur yang terus berkembang dan struktur ekonomi yang kuat juga memperbesar daya saing provinsi ini.
Menurut Ibrahim, investor tidak selalu mencari daerah yang sempurna. Sebaliknya, mereka lebih memilih daerah yang responsif, kolaboratif, dan memiliki komitmen untuk terus berbenah.
“Jawa Timur memiliki modal tersebut. Tantangan ke depan adalah menghadirkan investasi yang semakin berkualitas, mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat hilirisasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Sementara itu, ekonomi Jawa Timur tetap menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,96 persen secara tahunan (year on year) dengan inflasi yang tetap terkendali.
Pemprov Perbanyak Proyek Siap Ditawarkan
Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Dyah Wahyu Ermawati, mengatakan integrasi Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD memperkuat koordinasi lintas sektor.
Karena itu, pemerintah akan memperbanyak Investment Project Ready to Offer (IPRO). Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengembangan kawasan industri dan meningkatkan daya saing investasi Jawa Timur.
Di sisi lain, Pelaksana Harian Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menegaskan sektor jasa keuangan memegang peran penting dalam memperluas akses pembiayaan.
Melalui dukungan pembiayaan tersebut, pelaku usaha dapat mempercepat investasi. Bahkan, langkah itu juga mendorong pengembangan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan.
Data Sensus Ekonomi Perkuat Kebijakan Investasi
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Nashrul Wajdi, menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih komprehensif.
Selanjutnya, pemerintah akan memanfaatkan data tersebut untuk memetakan potensi investasi, kebutuhan pembiayaan, dan arah pengembangan ekonomi daerah secara lebih tepat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan investasi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jawa Timur mempercepat penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Selain itu, pemerintah juga mempercepat sinkronisasi tata ruang, pengembangan kawasan industri, penguatan proyek investasi siap ditawarkan, serta penyelesaian berbagai hambatan investasi.
Pada akhir kegiatan, panitia meluncurkan East Java Investment Forum (EJIF) 2026 sebagai sarana promosi investasi Jawa Timur kepada investor domestik maupun mancanegara.
Melalui kolaborasi antara BI, Pemprov Jawa Timur, OJK, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan, Jawa Timur menargetkan investasi yang semakin berkualitas. Dengan demikian, provinsi ini dapat mempercepat transformasi ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, serta memperkuat posisinya sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. (r7)
