Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa sumbangan untuk menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di tingkat RT dan RW harus bersifat sukarela. Ia mewanti-wanti agar partisipasi warga maupun pelaku usaha tidak berubah format menjadi pungutan wajib dengan nominal yang ditentukan sepihak.
Menurut Eri, esensi dari perayaan kemerdekaan adalah gotong royong dan keikhlasan, sehingga tidak boleh ada paksaan yang berpotensi membebani masyarakat.
“Jadi saya berharap kalau ada yang ditarik uang, ditarik sumbangan, kan sumbangan sak ikhlase(seikhlasnya) toh? Karena dia bagian dari RW itu, silakan. Tapi kalau (nominal) sudah ditetapkan, maka bisa menyampaikan kepada pemerintah kota,” ujar Wali Kota Eri, Selasa (14/7/2026).
Penegasan ini bukan tanpa alasan. Wali Kota yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menjelaskan bahwa aturan tersebut dibuat justru untuk melindungi para pengurus RT dan RW agar tidak terjerat masalah hukum.
Pemkot Surabaya sendiri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.3/ 16871/ 436.1.1/2026 tentang Pembatasan Pungutan Iuran kepada Masyarakat di Lingkungan RT dan RW.
“Saya tidak ingin kalau RT/RW saya diperiksa oleh penegak hukum karena dikategorikan melakukan pungli. Karena itu, saya mengingatkan semoga tidak ada lagi hal yang seperti itu,” tegasnya.
Kendati melarang keras pungutan wajib, Eri tetap mengetuk pintu hati para pelaku usaha yang beroperasi di wilayah RT/RW untuk ikut ambil bagian. Ia berharap para pengusaha memiliki kepedulian sosial untuk memeriahkan hari kemerdekaan di lingkungan sekitar mereka secara sukarela.
“Saya juga berharap yang namanya pengusaha, ketika mereka adalah bagian daripada RW itu, untuk menyambut 17 Agustus Kemerdekaan Republik Indonesia, maka ya sumbangsihnya, masak kalah sama rumah tinggal,” pungkas Eri.
Melalui langkah ini, Pemkot Surabaya berharap peringatan HUT ke-81 RI di Kota Pahlawan dapat berlangsung meriah, transparan, akuntabel, dan tetap kondusif tanpa menyisakan konflik sosial.
