Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, belakangan ini gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) penertiban parkir di berbagai titik Kota Pahlawan. Mulai dari kawasan Jalan Tunjungan, Wisata Religi Ampel, hingga yang paling terbaru di kawasan Kedungdoro.
Aksi turun langsung ke lapangan ini bukan tanpa alasan. Eri mengungkapkan bahwa langkah tegas ini diambil demi memastikan jajaran birokrasi di Pemkot Surabaya bekerja secara maksimal dan tidak pasif.
“Saya harus kontrol anak buahku. Anak buahku berjalan atau tidak? Jadi saya berharap dengan saya turun ke lapangan ini, maka anak buah saya bisa berjalan. Teman-teman Pemkot ini bisa berjalan tanpa saya awasi,” ujar Eri Cahyadi saat memberikan keterangan kepada media, Senin (13/7/2026).
Eri menekankan pentingnya membangun sistem birokrasi yang mandiri dan kuat. Menurutnya, masa jabatan seorang wali kota sangat terbatas, sementara roda pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan selamanya.
“Bagi saya, Wali Kota Surabaya adalah birokrasi Pemkot Surabaya. Karena Wali Kota itu paling lama cuma 10 tahun, sedangkan birokrasi berjalan puluhan tahun,” tegasnya.
Ia berharap aksi sidaknya ini bisa menjadi peringatan keras bagi para jajarannya agar lebih peka terhadap masalah di masyarakat dan tidak hanya menunggu perintah.
“Maka saya berharap ini menjadi cambuk pukulan kepada teman-teman Pemkot Surabaya. Saiki muduno (sekarang turunlah). Masa ada masalah, (ibaratnya) orang mati, diam saja? Padahal sistem sudah jalan,” lanjut Eri.
Ia juga beberapa temuan di lapangan yang dinilainya janggal, salah satunya terkait pengawasan parkir yang longgar.
“Ada parkir di kawasan kunjungan tidak ada isinya, seperti diam saja. Ini berarti apa? Sistemnya harus berjalan. Sekarang sistem sudah terbentuk, saya harus turun ke lapangan untuk ngecek,” ungkapnya.
Wali Kota kelahiran Jawa Timur ini pun memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala dinas, camat, hingga lurah. Ia tidak akan segan-segan melakukan mutasi atau pencopotan jabatan jika menemukan ada jajarannya yang lalai atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
“Makanya jangan kaget kalau ada yang tidak menjalankan, saya ganti penggeraknya. Dan tidak boleh ada kepentingan apa pun di Surabaya,” tandasnya.
