Soroti Aksi Turun Lapangan Eri Cahyadi, DPRD Surabaya: Jaga Etika di Depan Kamera

Soroti Aksi Turun Lapangan Eri Cahyadi, DPRD Surabaya: Jaga Etika di Depan Kamera
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus. (Foto: Ist)

Surabaya, (DOC)Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko melayangkan kritik halus terhadap gaya Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang belakangan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memamerkan temuannya di media sosial. Cak Yebe sapaan akrabnya mengingatkan agar aksi di depan kamera tersebut tetap mempertimbangkan etika birokrasi dan dampak psikologis keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ketika temuan terjadi di muka publik dan di depan kamera, tetap harus memperhatikan etika birokrasi. Dampak psikologis terhadap keluarga ASN juga perlu dipertimbangkan, sekaligus menjaga marwah birokrasi yang dipimpin di depan publik,” ujar Cak Yebe di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (14/7/2026).

Bacaan Lainnya

Politisi Partai Gerindra ini menilai, jika Wali Kota menemukan pelanggaran di lapangan termasuk dugaan pungutan liar (pungli), sebaiknya ia tidak merespons secara berlebihan atau meledak-ledak di depan umum. Penanganan terhadap ASN yang melanggar aturan harus tetap berjalan proporsional dan objektif melalui mekanisme pemeriksaan resmi.

“Sebaiknya tidak bereaksi berlebihan terhadap jajarannya. Wali kota bisa memerintahkan OPD terkait atau Inspektorat untuk menindaklanjuti dan memastikan persoalannya secara objektif,” lanjutnya.

Di sisi lain, Cak Yebe juga melihat fenomena ini sebagai alarm keras bagi rapuhnya sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurutnya, kegemaran Wali Kota turun langsung menyisir parkir liar hingga pelanggaran jalan menunjukkan bahwa fungsi kontrol dari lurah, camat, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan optimal.

Ia menegaskan, jajaran birokrasi di bawah tidak boleh pasif dan hanya menunggu masalah menjadi viral atau menunggu Wali Kota turun tangan sendiri. Jika persoalan yang sama terus berulang, maka sistem pengawasan di tingkat pelaksana wajib dievaluasi total.

“Jangan sampai semua persoalan akhirnya harus menunggu wali kota turun langsung, karena birokrasi seharusnya bekerja sebagai sebuah sistem, bukan bergantung pada kontrol langsung satu orang,” tegas Cak Yebe menutup keterangannya.

Pos terkait