Surabaya, (DOC) – Puluhan mahasiswa bersama elemen civitas akademika menggelar aksi demonstrasi untuk mengawal transisi kepemimpinan kampus, Rabu (15/7/2026). Dalam aksi ini, mereka menuntut pembaruan tata kelola universitas sekaligus secara tegas menolak keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor saat ini, Prof. Akh. Muzakki.
Aksi dimulai dengan melakukan long march dari kawasan Jatim Expo menuju gerbang utama kampus. Setibanya di lokasi, ketegangan sempat terjadi ketika massa aksi terlibat saling dorong pagar dengan sejumlah petugas pengamanan (satpam) yang berjaga di pintu masuk. Massa membawa petisi berisi tuntutan agar proses pergantian kepemimpinan di UINSA berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Koordinator aksi, Ale Fadlurrahman, menegaskan bahwa gerakan ini lahir murni dari kepedulian terhadap masa depan kampus agar terbebas dari stagnasi kepemimpinan.
“Aspirasi ini lahir dari kepedulian terhadap masa depan kampus. Kami berharap seluruh proses berjalan damai, tertib, serta menghormati aturan yang berlaku. Tujuan kami adalah mendorong lahirnya kepemimpinan yang mampu membawa UINSA semakin maju,” ujar Ale.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan utama yang menyoroti kepemimpinan transisi di UINSA. Mereka mendesak agar kementerian terkait segera mengganti Plt Rektor yang menjabat saat ini dan melantik rektor definitif yang baru.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pembaruan institusi dengan menjadikan momentum transisi kepemimpinan sebagai awal pembenahan total demi kemajuan mutu akademik UINSA.
Pihak Rektorat Pilih Tidak Berkomentar
Di tengah riuhnya demonstrasi, Plt Wakil Rektor 3 UINSA, Prof. Abdul Muhid, sempat keluar menemui massa aksi untuk meredakan situasi. Namun, kehadirannya belum memuaskan mahasiswa. Massa menuntut untuk ditemui langsung oleh Plt Rektor Prof. Akh. Muzakki.
Prof. Muhid menjelaskan bahwa Prof. Muzakki sedang berada di Jakarta. Mahasiswa kemudian mendesak pihak rektorat untuk melakukan panggilan video (video call) dengan sang Plt Rektor, namun permintaan tersebut tidak diindahkan. Tak lama berselang, Prof. Muhid memilih menyudahi pertemuan dan kembali masuk ke dalam gedung rektorat.
Saat dimintai keterangan oleh awak media mengenai tuntutan mahasiswa, Prof. Muhid enggan memberikan tanggapan mendalam.
“No comment. Ya itu kan aspirasi, ya monggo disampaikan aja kan. Nggih. No comment ya,” jawab Muhid singkat sembari berjalan kembali menuju Gedung Rektorat.
Terkait desakan mahasiswa mengenai transparansi penunjukan rektor baru, Muhid menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kan kewenangan menteri (Kementerian Agama), kita kan pelaksana saja. Kami ini hanya melaksanakan tugas. Kan Plt, pelaksana tugas,” pungkasnya,
Meskipun sempat diwarnai aksi saling dorong, panitia aksi terus mengimbau massa untuk menjaga kondusivitas, menghindari tindakan anarkis, dan mengedepankan dialog konstitusional sebagai bagian dari tradisi demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
